Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

menentukan fakta-fakta”. 37 Jaminan terhadap perlindungan setara ini berlaku bagi seluruh
masyarakat dan dapat dituntut oleh para korban sebagai jaminan mendasar kedaulatan
hukum.
Kita keluar dari dilema dari respon rezim yang sedang melakukan liberalisasi
terhadap pelanggaran negara di masa lalu. Timbullah bentuk-bentuk keadilan gabungan
(hibrida) yang menggabungkan peran negara dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran
publik, sekaligus memberikan ganti rugi individual. Karena, pelanggaran di masa lalu ini
bukanlah semata-mata hubungan antara korban dan pelaku, namun melibatkan kebijakan
negara dalam suatu komunitas. Praktik reparatoris transisional memungkinkan pengakuan
terhadap pelanggaran hak individual dan kerugian yang ditimbulkannya, juga
pelanggaran oleh pemerintah secara publik. Kedekatan antara peradilan pidana dan
korektif ini terlihat dalam kedua bentuk respon legal dalam paradigma jurisprudensi
transisional. Seperti sebelumnya dibicarakan dalam bab 2, bahkan sanksi pidana secara
terbatas memajukan tujuan pengutukan kejahatan, pembersihan para korban dan sistem
hukum. Terdapat kedekatan antara pemikiran-pemikiran keadilan punitif dan reparatoris
dalam masa perubahan radikal. Fungsi terpenting dari hukum adalah untuk mendorong
transisi pada masa-masa tersebut. Hukum menjalankan fungsi tersebut bila ia mengakui
pelanggaran yang dilakukan oleh negara di masa lalu, mengembalikan kehormatan para
korban dan membersihkan sistem hukum. 38
Reparasi dan Privatisasi setelah Komunisme
Hal yang menjadi ciri utama transisi dari komunisme adalah adanya berbagai perubahan
mendasar secara bersamaan: konstitusional, politik, sipil dan ekonomi. Dalam transisi
berganda inilah, sebagai bagian integral untuk membangun pasar bebas, skema
reparatoris di Eropa Tengah dan Timur diciptakan. 39
Baik dalam pengembalian hak milik yang semula disita atau dengan kompensasi,
kaitan dengan privatisasi menunjukkan peran kompleks reparasi transisional pascakomunisme:
untuk memperbaiki pelanggaran negara di masa lalu, terutama penyitaan
pada era Stalin, dan juga untuk memajukan kepentingan privatisasi kontemporer yang
berkaitan dengan transformasi ekonomi. Kedua tujuan ini sering kali dianggap
bertentangan, yang menunjukkan dilema yang spesifik bagi bekas blok Soviet dan
negara-negara yang mengalami perubahan pasar serupa. Kalau begitu, ganti rugi yang
bagaimana yang sesuai dengan kepentingan perubahan ekonomi, yaitu transisi ke pasar
bebas? Pada akhirnya, tindakan reparatoris yang diambil berusaha mendamaikan
kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam penyelesaian pragmatis tujuan politik dalam
transisi, reparasi pasca-komunis menantang pemahaman tradisional tentang keadilan
korektif dan distributif.
37
Decision on Full Stop and Due Obedience Laws, Report No. 28/92, hlm. 32. Lihat Decision on the Ley
de Caducudad (dikutip dalam catatan kaki 20 di atas), hlm. 35, 39.
38
Tujuan demikian dielaborasi dalam teori penghukuman Kantian. Lihat Immanuel Kant, The Metaphysical
Elements of Justice: Part 1 of the Metaphisics of Morals, terjemahan J.I. Ladd, Indianapolis: Bobb-Merrill,
1965.
39
Untuk analisis ilmiah tentang berbagai skema, lihat umumnya “A Forum on Restitution”, East European
Constitutional Review 2 (1993): 30.
13