Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Pasal IX, selanjutnya, menyatakan:
Amerika Serikat dalam sidang Kongres, harus mempunyai hak istimewa dan eksklusif dan
kekuasaan atas ... masuk ke dalam perjanjian-perjanjian dan aliansi, dengan syarat bahwa
tak ada perjanjian komersial yang akan dibuat dari mana kekuasaan legislatif atas Negara
bersangkutan dihalangi atas ... pelarangan terhadap ekspor dan impor dari berbagai jenis
barang atau komoditi apa pun ....
Untuk argumen yang menganjurkan suatu bacaan atas Konstitusi Amerika dalam perspektif warisan
sejarahnya berkenaan dengan Articles of Confederation, kendati tidak sama sekali eksplisit bersifat
sebagai transisional, lihat Akhil Reed Amar, “The Bill of Rights as a Constitution”, Yale Law Journal 100
(1991): 1131.
66. Lihat Daniel A. Farber dan Suzanna Sherry, A History of the American Constitution, New York: West
Publishing, 1990, 80-81.
67. Lihat Karl Lowenstein, “The Presidency Outside the United States: A Study in Comparative Political
Institutions”, Journal of Politics 11 (1949); 462.
68. Lihat Alexander Hamilton, The Federalist No. 69, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn.: Wesleyan
University Press, 1961, 415-20.
69. Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Pasal I, #9, cl 8 (Tak ada gelar kebangsawanan yang boleh diberikan
oleh Amerika Serikat: Dan tak satu Orang pun yang memimpin Kantor apa pun atau Perusahaan atau
Kartel apa pun di bawah mereka, yang boleh, tanpa Persetujuan dari Kongres, menerima berbagai
anugerah, Pengahargaan, Jabatan atau Gelar, dari berbagai jenis apa pun, dari Raja/Ratu/Pangeran siapa
pun, atau dari Negara asing”), Pasal I, #10, cl I (“Tak ada Negara yang boleh … memberikan berbagai
Gelar Kebangsawanan”); Alexander Hamilton, The Federalist No. 84, ed. Clinton Rossiter, Middletown,
Conn.: Wesleyan University Press, 1961, 511-14; Konstitusi Amerika Serikat, Pasal I, #2, Pasal II, #1,
Pasal III, #1. Lihat juga James Madison, The Federalist Nos.52,53, ed. Clinton Rossiter, Middletown,
Conn.: Wesleyan University Press, 1961, 327-32.
70. Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Pasal I, #8, cls. 11-16 (yang memberikan kepada Kongres suatu
kekuasaan militer yang signifikan), Amendemen II (“Suatu kelompok Milisi yang tertata dengan baik,
yang dipandang perlu untuk keamanan sebuah negara yang bebas, hak rakyat untuk menjaga dan
mempunyai Angkatan Bersenjata, harus dilarang”), Amendemen III (“Tak boleh ada prajurit yang dalam
masa damai ditempatkan di suatu rumah tanpa persetujuan dari sang Pemilik, tidak juga dalam waktu
perang, kecuali dengan cara yang ditentukan dan disahkan secara hukum”).
71. Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen II; Sanford Levinson, “Comment: The Embarassing
Second Amendment”, Yale Law Journal 99 (1989): 648 (mencatat bahwa salah satu dasar Amendemen
Kedua adalah “kecemasan terhadap korupsi politik dan tirani oleh pemerintah”).
72. Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV, § 4 (“Amerika Serikat maupun negara lainnya
tidak akan menanggung atau membayar hutang atau kewajiban yang ditimbulkan dari bantuannya
terhadap insureksi atau pemberontakan melawan Amerika Serikat ... semua hutang, kewajiban dan klaim
demikian akan dianggap ilegal dan tidak sah”).
73. Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV, §§ 1-2
74. Amendemen Keempat-belas menyatakan: Tidak seorang pun dapat menjadi Senator atau Wakil dalam
Kongres, atau Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, atau memegang jabatan apa pun, sipil atau militer,
dalam Amerika Serikat, atau dalam negara-negara bagiannya yang mana pun, yang sebelumnya telah
mengambil sumpah, sebagai anggota Kongres, atau sebagai pejabat Amerika Serikat, atau sebagai anggota
badan legislatif negara-negara bagiannya yang mana pun, untuk menjunjung Konstitusi Amerika Serikat,
49