Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

membantu mengarahkan Spanyol untuk menghindari pemerintahan militer. 23
Transisionalitas konstitusi ini dicerminkan dari tiadanya pencabutan kekuasaan militer
secara mutlak; meskipun militer harus menaati pemerintahan konstitusional, banyak dari
struktur pembagian kekuasaan yang baru masih belum didefinisikan. Meskipun
pertanyaan kunci dalam transisi Portugal pada tahun 1974 adalah tentang tempat militer
dalam rezim baru, angkatan bersenjata negara itu memainkan peran menentang
kediktatoran dan mendatangkan liberalisasi. Dengan menciptakan struktur konstitusional
yang memberikan tempat bagi angkatan bersenjata, konstitusi pasca-revolusi yang
pertama memungkinkan transisi menuju demokrasi dengan merestrukturisasi alokasi
kekuasaan sipil dan militer. 24
Di seluruh Amerika Latin, konstitusi transisional menjadi penengah antara rezim
militer dan sipil. 25 Dengan pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan negara yang
memungkinkan terjadinya pelanggaran di masa lalu, struktur otoriter direkonstruksi untuk
mengadakan transformasi politik. 26 Konstitusi Brazil 1988 diakui bersifat sementara:
setelah lima tahun. diharapkan akan diadakan tinjauan terhadap konstitusi dan melakukan
amendemen. Berdasarkan teori konstitusional yang lazim, sifat sementara dari konstitusi
ini seharusnya tidak sesuai dengan tujuan utama konstitusi tertulis, yaitu untuk
memelihara suatu pandangan tertentu tentang kekuasaan negara selama jangka waktu
23 Lihat Andrea Bonime-Blanc, Spain’s Transition to Democracy: The Politics of Constitution-Making,
Boulder: Westview Press, 1987, 31; Jordi Solé Tura, “Iberian Case Study: The Constitutionalism of
Democratization”, dalam Douglas Greenberg et al. (eds.), Constitutionalism and Democracy: Transition in
the Contemporary World, New York: Oxford University Press, 1993, 292-94. Lihat umumnya O’Donnell
dan Schmitter, Transitions: Tentative Conclusions, 37-72. Penundukan militer terhadap kekuasaan sipil
masih belum lengkap, karena konstitusi masih memberikan tugas kepada militer untuk melindungi tatanan
konstitusional. Menurut pasal 104 Konstitusi Spanyol: Pasukan dan Korps Keamanan yang merupakan alatalat
Pemerintah akan bertugas melindungi pelaksanaan hak-hak dan kebebasan secara bebas dan menjamin
keamanan warga ... Suatu hukum organik akan menentukan fungsi, prinsip dasar untuk bertindak dan
Statuta pasukan dan Korps Keamanan.
24 Untuk tinjauan tentang transisi, lihat Kenneth Maxwell, “Regime Overthrow and the Prospects for
Democratic Transition in Portugal”, dalam Guillermo O’Donnell et al. (eds), Transitions from
Authoritarian Rule: Southern Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, 108-37. Lihat
Tura, “Iberian Case Study”, 291-92.
25 Untuk tinjauan umum tentang transisi dan analisis terhadap Konstitusi 1988, lihat Keith S. Rossen,
“Brazil’s New Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalism for a Transitional Society”,
American Journal of Comparative Law 38 (1990): 773.
26 Untuk contoh tentang batasan baru terhadap penetaan keadaan siaga, lihat Pasal 136 dan 137, selain
penyusunan undang-undang kepresidenan yang dikaitkan dengan keadaan darurat. Konstitusi Brazil
menyatakan: “Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Kongres Nasional “... Konstitusi Brazil, Pasal 44.
Pasal 62 menyatakan:
Dalam kasus penting dan urgen, Presiden Repblik bleh mengambil tindakan sementara
yang berkekuatan hukum; namun, ia harus segera memberikannya kepada Kongres
nasional, yang bila sedang dalam keadaan reses, harus bersidang dalam sidang istimewa
dalam waktu lima hari.
....
Tindakan semantara ini akan tidak berlaku sejak tanggal diterbitkannya bila tidak diubah
kedudukannya menjadi hukum dalam tiga puluh hari setelah tanggal diterbitkannya, dan
Konres Nasional harus mengatur semua hukum yang terkait yang mungkin timbul dari
pengambilan langkah-langkah tersebut.
10