Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

kurang efektifnya mekanisme internasional untuk merespon kekejaman. Sistem penghukuman
internasional (international penal law) tetap berada pada kondisinya yang tidak berkembang:
masih belum ada sistem hukum pidana internasional (international criminal code). Dan,
meskipun berulang kali diserukan pembentukan pengadilan pidana internasional atau bahkan
jurisdiksi internasional, forum tersebut masih belum dibentuk. Baru belakangan ini timbul
konsensus di masyarakat internasional yang mendukung prinsip pengadilan pidana
internasional yang permanen untuk dibentuk sebelum akhir abad ke-20. 14
Namun, pemberian jurisdiksi kepada badan internasional terhadap pelanggaran pidana
selain genosida masih ditentang oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Bahkan
dalam kontroversi hukum internasional yang berkaitan dengan hal-hal non-pidana, di mana
jurisdiksi internasional telah disepakati, tampaknya tidak akan tercapai kesepakatan. 15 Dengan
demikian, kejahatan internasional yang telah didefinisikan belum tentu disertai oleh jurisdiksi
universal. Dengan ditempatkannya negara di Mahkamah Internasional sebagai aktor dan
dengan intensif untuk menjadikan negara tetap kebal terhadap tuntutan, struktur hukum
internasional kini belum membantu pelaksanaan konvensi menentang genosida dan jaminan
lainnya dari hukum internasional. Literatur yang menyerukan penambahan norma-norma
internasional dan mekanisme penerapan jauh lebih maju daripada parameter konsensus pascaperang
dan sistem hukum internasional yang ada. 16 Celah antara definisi kejahatan menurut
hukum internasional dan mekanisme penerapannya masih tetap lebar. Namun, meskipun
dengan sifatnya yang luar biasa, hukum internasional memberikan panduan normatif yang
sedikit banyak memediasi banyak dilema keadilan transisional.
Dilema Transisional dan Pergeseran Paradigma Nuremberg
Paradigma keadilan dan istilah-istilah hukum internasional yang diciptakan di Nuremberg,
meskipun memiliki kelemahan, masih tetap menjadi kerangka perdebatan tentang keadilan
suksesor. Dalam sistem hukum internasional, dilema keadilan suksesor berhasil diselesaikan.
Pandangan tentang ketidakmampuan keadilan nasional melepaskan diri dari politik timbul dari
sejarah kebijakan pasca-Perang Dunia Pertama, dengan dampak yang terasakan di kemudian
hari. Secara abstrak, dilema keadilan suksesor tampaknya paling bisa diselesaikan dengan
merujuk pada sistem hukum yang otonom. Sementara dalam skema hukum nasional,
pertanyaan tentang keadilan tampaknya tidak bisa dilepaskan dari politik, dari perspektif
hukum internasioanal, pertanyaan tentang keadilan dapat dipisahkan dari politik
internasional. 17 Bahkan bila peradilan internasional seluruhnya bersifat ad hoc, seperti tentang
kekejaman dalam konflik Balkan, paling tidak ia dianggap kurang politis dibandingkan
alternatif-alternatif lainnya. Hukum internasional dianggap bisa mengangkat keadilan dari
konteks nasionalnya yang terpolitisasi.
Hukum Internasional dan Dilema Keadilan Retroaktif
14
Lihat catatan kaki 12 di atas.
15
Sebuah contoh yang buruk adalah penolakan Amerika Serikat terhadap jurisdiksi Mahkamah Internasional
dalam kasus yang diajukan Nikaragua. Lihat Nicaragua v. United States, 1984 ICJ 392 (1984).
16
Lihat Aryeh Neier, War Crimes: Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice, New York: Times
Books, 1998.
17
Untuk komentator dengan posisi ini, lihat misalnya Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the
Banality of Evil, New York: Penguin Books, 1964.
7