Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

transisi. Bahkan bila rezim belum berganti dan tidak ada perubahan politik, penegasan
norma-norma utama hak asasi manusia dapat berperan konstruktif. Respon legal
transisional ini mendorong munculnya pendekatan yang fleksibel terhadap kedaulatan
dan jurisdiksi. Pergeseran dari prinsip konvensional ini dirasionalkan dengan memandang
pada tindakan negara dan sejauh mana ia menaati kedaulatan hukum masyarakat
internasional.
Keadilan Reparatoris Transisional
Praktik-praktik yang dibicarakan di muka menunjukkan paradigma keadilan reparatoris
yang dikaitkan dengan masa transisi. Paradigma keadilan reparatoris transisional
merupakan konsepsi yang kompleks, karena ia memajukan berbagai tujuan yang
memediasi dan mengkonstruksi transisi. Reparasi transisional secara terbuka mengakui
dan memberikan hak-hak individual yang pada dasarnya bersifat simbolik. Sering kali
tidak diberikan kompensasi sepenuhnya, dan tidak ada kaitan dengan kerugian meterial,
seperti dalam “reparasi moral” Amerika Latin atau rehabilitasi pasca-komunis. Reparasi
transisional memiliki berbagai bentuk: bisa berbentuk restitusi properti, pembayaran
keuangan, atau kompensasi yang tidak konvensional, seperti keringanan biaya pendidikan
atau penyediaan pelayanan dan keuntungan publik lainnya, seperti monumen, rehabilitasi
secara hukum dan pemaafan.
Paradigma reparatoris transisional berbeda dari intuisi kita yang berlaku selama
ini tentang keadilan korektif dalam sejumlah karakter. 106 Konsepsi transisional memiliki
kekurangan dalam hal simetri soal sistem tort privat, karena ia memahami ulang relasi
antara korban dengan pelaku kekerasan, antara individu dengan kolektif. 107 Sementara
dalam pemahaman yang berlaku selama ini, pemulihan bagi para korban dilimpahkan
kepada para pelaku, maka pemikiran reparatoris transisional menyediakan pengakuan
resmi tentang hak-hak para korban dan tanpa perlu menempatkan kesalahan atau
pelanggaran secara individual. Yang menentukan soal pertanggungjawaban hukum bagi
kesalahan masa lampau bukanlah pelaku kesalahan itu sendiri ataupun rezim pelanggar,
melainkan rezim suksesor. 108 Reparasi transisional mengalihkan tindakan sipil yang
konvensional dalam membedakan dan memilahkan pemberian tanggung jawab bagi
pelanggaran hak-hak individual dari asumsi penggantian kerugiannya. Dalam prinsip
kompensatoris tradisional, perilaku merugikan dan pertanggungjawaban hukumnya yang
terkait diberikan kepada orang yang diidentifikasi sebagai pelaku, namun reparasi
transisional pada umumnya diambil-alih oleh atau dibebankan kepada negara. Peralihan
dalam prinsip reparatoris menguatkan transendensi dari prinsip konvensional tentang
pertanggungjawaban individual, yang digantikan dengan pertanggungjawaban kolektif
dalam masa transisi. Pemahaman tentang pertanggungjawaban individual/kolektif mucnul
106 Tentang teori keadilan kompensatoris, lihat Cass Sunstein, “The Limits of Compensatory Justice”,
dalam John W. Chapman (ed.), Nomos XXXIII: Compensatory Justice, New York: New York University
Press, 1991, 281.
107 Untuk pembahasan tentang problem terkait, lihat Judith Jarvis Thomson, Rights, Restitution and Risk:
Essays in Moral Theory, Cambridge: Harvard University Press, 1986, 66-77.
108 Tentang pertanggungajwaban negara modern terhadap kesalahan atau pelanggarannya, lihat Peter H.
Schuck, Suing Government: Citizen Remedies for Official Wrongs, New Haven: Yale University Press,
1983.
33