Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

suksesor? Kerugian saja, seperti dibicarakan di atas, tidak menjadi satu-satunya dasar
reparasi pada masa transisi. Karena setelah pemerintahan represif yang sistematis,
kerugian tidaklah terbatas dan bukan menjadi prinsip yang restriktif. Preseden reparatoris
tentang perlakuan yang berbeda pada masa pemerintahan represif di masa lalu
menunjukkan bahwa prinsip relevan tentang perbedaan perlakuan yang layak mendapat
kompensasi menentukan kerugian mana yang mendapat perbaikan, adalah prinsip
penindasan politik. Praktik transisional di atas menunjukkan bahwa perlakuan negara di
masa lalu yang layak mendapatkan kompensasi terutama berkaitan dengan diskriminasi
di masa lalu atas dasar politik; prinsip utama kerugian yang dapat dikompensasi pada
masa transisi berusaha untuk memperbaiki kesalahan penindasan politik di masa lalu.
Kompensasi sering kali dijustifikasi atas dasar hak yang diciptakan dalam hukum natural
atau internasional, sebagai sumber norma-norma yang berkelanjutan yang mengabaikan
perubahan politik. 56 Dalam hukum internasional, dukungan terkuat adalah terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang paling berat, yaitu norma-norma “jus cogens”. 57
Reparasi yang dijustifikasi atas dasar prinsip penindasan politik memediasi tujuan
transisi yang memandang ke belakang dan depan. Kebijakan reparatoris yang berdasar
pada prinsip perlindungan terhadap penindasan politik dijustifikasi atas dasar mandat
negara untuk memberikan perlindungan secara setara. Semua pemerintah wajib
melindungi semua warga-negaranya secara setara di muka hukum; pelanggaran
kewajiban ini adalah dasar untuk melakukan revolusi. 58 Kesetaraan di muka hukum
sering kali menjadi nilai yang mendasari revolusi, namun setelahnya, ke mana perginya
hak untuk mendapat perlindungan yang setara ini? Bila perbaikan dilakukan dengan
memandang penindasan politik di masa lalu, ia menghidupkan kembali dasar revolusi dan
memajukan rekonstruksi hak-hak warga negara. Perhatian terhadap hak-hak kesetaraan
ini memiliki signifikansi yang melampaui individu-individu yang terpengaruh dan
menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Bila rezim penerus memberikan reparasi
terhadap korban penindasan politik rezim lampau, tindakan demikian menegaskan bahwa
hak-hak warga negara akan dilindungi secara setara. Pengakuan hak-hak individual
menggariskan suatu garis baru yang memberikan keamanan individu dari negara, yang
merupakan tanda perubahan menuju liberalisasi. Tindakan reparatoris transisional
menarik garis yang memisahkan masa lalu dengan masa kini, dari penindasan politik, dan
dengan demikian, menjalankan tindakan dan ritual yang dikaitkan dengan sistem hukum
negara liberal.
Dilema Titik Awal
Usaha reparatoris suksesor biasanya diambil dengan prinsip penindasan politik, terhadap
hak-hak yang diakui secara retroaktif oleh rezim transisional. Dalam proses konstruktif
ini, pertanyaan penting yang muncul tentang kebijakan reparatoris adalah dari mana
menarik titik awal?
56 Lihat misalnya, Law on Extrajudicial Rehabilitation (menggunakan hukum internasional sebagai dasar
hak atas properti) (dikutip dalam catatan kaki 40 di atas).
57 Lihat catatan kaki 40 di atas.
58 Lihat Steven J. Heyman, “The First Duty of Government: Protection, Liberty, and the Fourteenth
Amendment”, Duke Law Journal 41 (1991): 507.
19