Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Bab ini telah menunjukkan berbagai cara memahami Konstitusi Amerika Serikat
dari perspektif transisional. Dengan menawarkan pandangan yang lebih kontekstual
tentang sifat dan peran konstitusionalisme, diskusi di atas melengkapi model yang telah
lazim diterima. Konstitusionalisme transisional memiliki implikasi bagi interpretasi
konstitusional. Suatu perspektif transisional memberikan pandangan yang unik bagi
perdebatan tentang relevansi “tujuan semula” terhadap signifikansi kontemporer berbagai
pasal konstitusi yang relevan. 77 Perspektif transisional memiliki kemiripan dengan model
interpretasi konstitusi “ketaatan” (fidelity) yang menganggap bahwa konstitusi harus
diteliti berdasarkan konteks sejarah dan politiknya. Dari perspektif transisional, masalah
dengan teori interpretatif kaum originalis ini adalah bahwa mereka biasanya memiliki
anggapan tentang suatu tujuan transformatif lain yang bersifat lebih dinamis. Perspektif
transisional ini menambahkan pemahaman konstitusi sebagai kodifikasi, yaitu suatu
tujuan yang transformatif dan dinamis. Penyelidikan interpretatif yang relevan adalah
tentang sejauh mana konstitusi dianggap transisional dan apakah ia bersifat transformatif.
Dengan perjalanan waktu, ciri-ciri transisional dari konstitusi akan tampak secara
dinamis, baik menghilang atau meluas dalam tujuan transformatifnya. Gabungan dari
tujuan-tujuan semula yang mungkin ini memberikan pendekatan yang lebih kontekstual
bagi relevansi tujuan semula. Jadi, perspektif transisional menawarkan prinsip yang khas
untuk interpretasi konstitusional, dengan konsekuensinya bagi pendekatan-pendekatan
yang sudah ada.
Konstitusionalisme Transisional: Beberapa Kesimpulan
Teori konstitusional yang lazim diterima tidak cukup untuk menjelaskan fenomena
konstitusional yang terkait dengan perubahan politik substansial, terutama pada akhir
abad ke-20. Ide-ide utama konstitusionalisme modern adalah respon gaya abad ke-18
terhadap pemerintahan pra-modern dan batasannya terhadap tatanan politik. Namun,
konstitusionalisme dalam abad ketiganya bersifat normatif sekaligus transformatif dalam
merespon tatanan politik yang sudah ada. Konstitusionalisme demikian menunjukkan
dialog antara berbagai modalitasnya: kritis, residual dan restoratif. Dengan demikian,
paradigma ini membantu menjawab dilema batas minimal yang diciptakan oleh proses
penyusunan konstitusi dalam masa revolusioner. Konstitusionalisme transisional
menjembatani perubahan politik radikal dengan mendamaikan dikotomi pemahaman
tentang kaitan hukum dan politik. Lebih lanjut lagi, transisi menunjukkan bagaimana
77 Lihat umumnya Berger, Government by Judiciary (membela originalisme); Robert H. Bork, The
Tempting of America: The Political Seduction of the Law, New York: Free Press, 1990; Robert H. Bork,
“The Constitution, Original Intent and Economic Rights”, San Diego Law Review 23 (1986: 823. Lihat juga
Paul Brest, “The Misconceived Quest for the Original Understanding”, Boston University Law Review 60
(1980): 204 (mengkritik originalisme); Henry Monaghan, “Our Perfect Constitution”, New York University
Law Review 56 (1981): 374-87 (mengkritik Brest); H. Jefferson Powel, “Riles for Originalist”, Virginia
Law Review 73 (1987): 659 (menawarkan prinsip-prinsip tentang interpretasi originalis); Mark V. Tushnet,
“Following the Rules Laid Down: A Critique of Interpretivism and Neutral Principles”, Harvard Law
Review 96 (1983): 786-804 (membantah kemungkinan originalisme tanpa dasar komunitarian). Untuk
perspektif tentang originalisme yang menunjukkan relevansinya sebagai dasar, lihat Jed Rubenfeld,
“Reading the Constitution as Spoken”, Yale Law Journal 104 (1995): 1119, yang menjelaskan originalisme
sebagai model interpretasi “commitmentarian”. Tentang “ketaatan” pada konstitusi, lihat umumnya Larry
Lessig, “Fidelity in Translation”, Texas Law Review 71 (1993): 1165.
25