Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

menunjukkan cara pikir yang lebih fleksibel tentang apa kegunaan penghukuman, dengan
menunjukkan kesalahan tanpa harus membebankan kesalahan atau hukuman. Sementara
dalam teori penghukuman (penal theory) yang umum, justifikasi retributif yang berkaitan
dengan hukuman dianggap sebagai praktik yang menyatu-padu, sanksi dalam transisi
mendorong pemikiran kembali tentang teori penghukuman dan justifikasinya dengan
mengaitkannya lebih dekat dengan berbagai tahapan dalam proses pidana. Sanksi transisional
menunjukkan cara alternatif untuk pemikiran ide retributif. 91
Meskipun sanksi transisional dicirikan oleh keterbatasan hukuman, pengalaman di atas
menunjukkan bahwa tujuan utama, yaitu penjatuhan hukuman, dapat dicapai dengan
pemberian hukuman yang ringan – bahkan simbolis. Tujuan retributif utama yang diajukan
oleh proses kriminal yang terbatas adalah pengakuan dan stigmatisasi kejahatan di masa lalu.
Pengutukan terhadap kejahatan di masa lalu memiliki dimensi transformatif. Kejahatan yang
secara terbuka diungkap dan dijelaskan penanggung-jawabnya, dapat mengisolasi pelakunya
dan membebaskan masyarakat secara kolektif melalui proses transformasi yang terukur.
Tindakan sederhana mengungkap kejahatan dapat menstigmatisasikan dan mendiskualifikasi
mereka yang bertanggung-jawab dari lingkup publik dan privat, jabatan kepemimpinan politik
atau semacamnya dalam rezim yang baru. Pengungkapan demikian secara tegas
mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran ke dalam lingkup publik dan membebankan
tanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa tersebut pada rezim pendahulu. Pada kondisi
perubahan politik yang radikal, beberapa tujuan yang dicoba dicapai oleh proses pidana
konvensional dapat dicapai dalam bentuknya yang lebih terbatas. Sanksi terbatas ini mencakup
pula sanksi kemasyarakatan (civil sanction), yang dibicarakan lebih lanjut pada bab 5.
Kegunaan sanksi terbatas memberikan pelajaran bagaimana tanggung jawab pidana
dikonseptualkan dalam konteks transisional. Meskipun kita lazimnya menjustifikasi hukuman
dengan merujuk tindakan yang dilakukan oleh tersangka pelakunya, 92 dalam masa transisi,
pertanyaannya adalah apakah ada teori tanggung jawab individual yang bisa menjembatani
pergerakan dari rezim represif ke rezim yang lebih liberal. Sanksi transisional yang terbatas
merupakan jembatan tersebut. Ketiadaan hukuman atau sanksi yang berat menunjukkan
pemahaman yang lebih kompleks tentang tanggung jawab pidana dalam penerapan prinsip
tanggung jawab individual dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan
kejahatan sistemik dalam pergeseran dari pemerintahan represif.
Pengakuan terhadap batasan tanggung jawab individual didapatkan dengan peniadaan
aspek penghukuman dalam proses. Penerimaan secara umum pengurangan atau peniadaan
hukuman dalam masa-masa demikian menunjukkan pengakuan terhadap berkurangnya tingkat
kesalahan dan tanggung jawab pidana yang terkait yang diasosiasikan dengan pemerintahan
non-demokratik, dengan dampaknya terhadap penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab
hukum dalam transisi. Akhirnya, ketika institusi dan proses peradilan pidana tidak memiliki
legitimasi yang biasanya dikaitkan dengan kedaulatan hukum, model pidana parsial paling
tidak menunjukkan bahwa atribut-atribut kedaulatan hukum tetaplah berlaku. Sanksi terbatas
memberikan solusi praktis terhadap dilema transisi yang ditimbulkan oleh penggunaan hukum
pidana untuk mengadakan pergeseran normatif yang dikaitkan dengan pemerintahan yang
lebih liberal.
91 Lihat Sanford H. Kadish, “Foreword: The Criminal Law and the Luck of the Draw”, Journal of Criminal Law
and Criminology 84 (musim dingin/semi 1994): 679, 698.
92 Lihat umumnya Hart, Punishment and Responsibility.
30