Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

ahwa di Tribunal Nuremberg, Pengadilan Militer Yunani, dan Pengadilan Federal Buenos
Aires, keadilan telah tercapai? Meskipun tidak diberi hukuman maksimum, sanksi pidana
transisional tampaknya menjadi simbol kedaulatan hukum.
Intuisi kita tentang pemberian hukuman adalah dengan menjustifikasikannya dalam
keterkaitannya dengan pelanggaran spesifik dan hukuman terhadap pelaku individual,
sementara sanksi pidana terbatas dijustifikasi secara umum untuk tujuan-tujuan yang
melampaui kejahatan spesifik, dalam kondisi transisional. Sementara intuisi kita adalah bahwa
sifat dan peran sanksi pidana itu kaku, dan stabilitas dianggap sebagai norma inti kedaulatan
hukum, sanksi transisional menunjukkan peran dinamik peradilan pidana dalam memajukan
perubahan normatif. Praktik pemberian hukuman dalam masa-masa ini memajukan
kepentingan transformasi dalam kondisi transisi. Dalam sanksi pidana terbatas, hukum
memediasi transisi. Tujuannya adalah untuk melihat ke belakang dan ke depan, retrospektif
dan prospektif, diskontinu dan kontinu. Pemisahan dari rezim pendahulu diajukan dengan
praktik-praktik pemberian hukuman; mengadili kesalahan pendahulu berarti meninggalkan
kesalahan-kesalahan tersebut. Bahkan bila masalah pertanggungjawaban untuk kejahatan masa
lalu tidak sepenuhnya diselesaikan, penentuan kejahatan-kejahatan di masa lalu dapat
memajukan tujuan-tujuan penting yang berkait dengan pemberian hukuman, seperti klarifikasi
kejahatan lama yang menimbulkan kontroversi. 89
Sanksi terbatas memungkinkan penyelidikan dan pengutukan terhadap kejahatan masa
lalu. Proses pidana dipergunakan untuk menyelidiki, menentukan dan mengutuk kesalahan
dengan signifikansi lebih luas daripada sekadar kontroversi khusus antara para pelaku suatu
pelanggaran tertentu dan korbannya, ke seluruh masyarakat luas yang mengalami pergolakan
politik. Fungsi klarifikasi dari penyelidikan pidana transisional, yaitu tujuan “epistemik”-nya,
berasal dari arti “penuntutan” (prosecution) dari abad ke-16, yaitu untuk mengetahui fakta
secara jelas, untuk memperoleh detail-detail dari suatu permasalahan. 90 Penyelidikan pidana
formal memungkinkan penemuan fakta tentang suatu kejahatan yang kontroversial, dilakukan
dalam proses pidana dengan standar pengetahuan yang tinggi dan melalui prosedur publik
yang formal. Pada masa gejolak politik, pelanggaran yang dilakukan pada masa pemerintahan
sebelumnya memiliki dimensi publik yaitu kebijakan negara, sehingga penyelidikan pidana
memungkinkan sebuah negara untuk membangun masa lalu negara yang disepakati bersama
melalui ritual publik kolektif. Dan, meskipun pengetahuan yang didapatkan dari catatan
pengadilan atau penyelidikan pidana tampaknya lebih terbatas daripada pencatatan sejarah
yang lebih mendetail, ia masih tetap berguna dalam masa transisi. Peradilan pidana
transisional memungkinkan suatu bentuk penyelidikan yang sangat terkendali dan terbatas
terhadap masa lalu. Melalui proses pengajuan tuntutan, rezim suksesor di suatu negara secara
efektif mengendalikan arah penyelidikan sejarah, menjelaskan masa lalu politik yang gelap
dari suatu negara. Bahkan dalam bentuknya yang terbatas, sanksi pidana transisional
memajukan kepentingan untuk menentukan dan mengutuk pelanggaran di masa lalu.
Sanksi transisional yang terbatas ini menawarkan resolusi pragmatis terhadap dilema
utama transisi, yaitu masalah pertanggungjawaban individual untuk pelanggaran sistemik yang
dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu yang represif. Timbulnya sanksi terbatas ini
89 Lihat Joel Feinberg, Doing and Deserving – Essays in the Theory of Responsibility, Priceton: Princeton
University Press, 1970. Lihat juga Joel Feinberg, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty, New York: Oxford
University Press, 1084.
90 Lihat Oxford English Dictionary, edisi kedua, pada entri “prosecution”.
29