Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Pada masa transisi, masalah legalitas jauh lebih signifikan. Masa-masa transformasi
politik sering kali disertai dengan perubahan legal radikal. Gelombang perubahan politik yang
paling mutakhir, yang berkorelasi dengan transformasi ekonomi (pada perubahan pascakomunis)
menuntut adanya reformasi hukum secara besar-besaran. Masalah konvensional
tentang ketiadaan pertanggungjawaban demokratik yang ditimbulkan oleh pembuatan hukum
oleh badan yudisial menjadi tidak terlalu penting dalam masa gejolak politik. Pada masa
demikian, badan legislatif transisional sering kali tidak dipilih melalui pemilihan yang bebas,
dan juga tidak memiliki pengalaman dan legitimasi sebagaimana dimiliki badan serupa di
masa-masa normal. 56
Satu alasan lain mengapa badan pengadilan tidak dianggap sebagai badan pembuat
hukum adalah ketiadaan kompetensi dan kapasitas institusionalnya. Masalah ini timbul,
misalnya, dalam perdebatan pasca-perang tentang pembentukan kedaulatan hukum. Menurut
pandangan positivis, beban transformasi hukum dianggap sepantasnya ditanggung oleh badan
legislatif, sementara pandangan hukum kodrat memberikan beban tersebut kepada ajudikasi.
Namun, perdebatan pasca-perang ini tidak cukup memasukkan konteks transisional di
dalamnya. Karena masa-masa perubahan politik biasanya disertai dengan gejolak hukum,
kontroversi dalam masa-masa tersebut sering kali dicirikan dengan ketiadaan hukum yang
relevan. 57 Terlebih lagi kontroversi pada masa-masa tidak biasa tersebut sering kali perlu
diselesaikan dengan waktu sesingkat-singkatnya.
Sementara dalam masa biasa, pembuatan hukum dengan mempertimbangkan kasus
demi kasus tampaknya terlalu lambat dan terlalu fleksibel, pada masa transisi, pengambilan
keputusan hukum oleh badan pengadilan sering kali bisa lebih cepat daripada oleh badan
legislatif, yang biasa diperlambat oleh kurangnya pengalaman dan karena terlalu
kompromistis. Terlebih lagi, dalam konteks gejolak politik, badan pengadilan sering kali lebih
kompeten dalam membahas penyelesaian kontekstual, kasus demi kasus, terhadap kontroversikontroversi
transisional. 58 Memang, pengambilan keputusan yudisial memungkinkan
perubahan substansial dan menjadi ciri ambivalensi hukum pada masa-masa demikian.
Pertanyaan tentang institusi mana yang paling kompeten dan sah bersifat kontekstual dan
tergantung pada sejarah ketidakadilan di negara yang bersangkutan.
Terakhir, ajudikasi transformatif dapat memperbaiki badan pengadilan itu sendiri.
Dengan mengubah prinsip dan praktik ajudikatif, institusi yang pada masa sebelumnya tunduk
(compromised) secara politis atau ideologis dapat memperbaiki dirinya. Dalam kasus-kasus
high profile, sebuah badan pengadilan yang semula tunduk itu dapat mengubah dirinya dengan
mengubah prinsip ajudikasi yang ia gunakan. Mekanisme institusional perbaikan diri ini
terutama penting bila badan pengadilan semula mendukung pemerintahan yang represif. 59
Yale University Press, 1986); Jesse H. Choper, Judicial Review and the National Political Process (Chicago:
University of Chicago Press, 1980); dan John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review
(Cambridge: Harvard University Press, 1980).
56
Pada awal pergeseran politik, parlemen transisional biasanya merupakan peninggalan dari masa represif
sebelumnya. Lihat Andrew Arato, “Dilemmas Arising from the Power to Create Constitutions in Eastern
Europe”, Cardozo Law Review 14 (1993): 674-75.
57
Untuk pembicaraan ilustratif tentang transisi Rusia menuju berkurangnya kekuasaan Negara, lihat Stephen
Holmes, “Can Weak-State Liberalism Survive?” (makalah dipresentasikan di Colloquium tentang Teori
Konstitusional di New York University School of Law, musim semi 1997, arsip penulis).
58
Lihat Teitel, “Post-Communist Constitutionalism”, 182-85.
59
Lihat misalnya Müller, Hitler’s Justice, 201 (membicarakan badan pengadilan yang terkompromi di Jerman
pasca-perang).
18