Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

kekuasaan dan pencurian milik negara. 64 Di Jerman, kepala federasi buruh Jerman Timur
diadili karena mencuri uang milik serikat dan dituduh melakukan “penipuan terhadap hak
milik sosialis”. 65 Di Republik Ceko, mantan pemimpin komunis diajukan ke penyidikan
pidana berkaitan dengan penghindaran pajak. 66 Pelanggaran ekonomi dipusatkan pada
pencurian “properti bersama”, meskipun properti demikian dan kejahatan serupa biasanya
tidak ada lagi dalam masa pasca-komunis.
Sebuah contoh lain adalah pengadilan di Moskow terhadap partai komunis. 67
Meskipun terdapat preseden untuk memidana suatu organisasi, seperti di Nuremberg,
keputusan tersebut biasanya dijadikan dasar untuk melakukan pengadilan individual. 68
Pengadilan individual didasarkan pada keanggotaan organisasi pidana. “Buah pikiran Bernay”,
demikian sebuah konsep dinamakan menurut pengacara yang merancang prosedur tersebut,
dikembangkan untuk mengatasi halangan praktis dan pembuktian untuk pengadilan terhadap
ribuan anggota SS atas kekejaman yang mereka lakukan. Dalam penggunaan prosedur pidana
yang tidak konvensional, pengadilan Moskow menguji batasan-batasan hukum pidana untuk
keadilan transisional. Sejauh praktik partai dapat ditunjukkan melanggar hukum dan korup,
usahanya adalah untuk menjadikan komunisme berada di luar lingkup pilihan politik yang sah.
Pengadilan serupa terhadap rezim pendahulu dilakukan di Ethiopia dalam transisi pasca-
Marxisnya. 69
Bila pengadilan diadakan terhadap pelanggaran yang terkait dengan sistem ekonomi
lama yang sudah kehilangan pengaruh dengan perubahan rezim ekonomi, hal ini
menggambarkan pula masalah retroaktivitas yang mempengaruhi keadilan suksesor, karena
tidak memiliki prospektivitas legal. Pengadilan suksesor sering kali menimbulkan masalah ex
post facto dengan mengadili tindakan-tindakan lama yang baru dianggap sebagai pelanggaran,
dan tidak menaati prinsip prospektivitas atau melindungi legalitas konvensional serupa.
Meskipun rezim transisional sering kali berusaha untuk menuntut pertanggungjawaban
mantan pemimpinnya, dilemanya adalah sering kali pelanggaran terberat yang dilakukan
dalam masa itu tidak bisa dibebankan pada para pemimpin. Bahkan, sering kali sukar untuk
menemukan kaitan antara pimpinan politik dan pelanggaran-pelanggaran terburuk dalam
pemerintahan represif, sehingga dalam pengadilan suksesor, pemimpin hanya diadili untuk
pelanggaran lain yang tidak penting. Bila kebijakan peradilan pidana diarahkan untuk
mengadili kesalahan “kecil” para mantan pemimpin, pengadilan suksesor paling rentan
terhadap persepsi tentang keadilan yang terpolitisasi. Pengadilan demikian akan bertentangan
dengan intuisi kita tentang ketaatan terhadap kedaulatan hukum.
64
Lihat “Last Communist President Jailed for Five Years”, Agence France-Presse, 2 Juli 1994, tersedia di Lexis,
News Library, arsip Curnws.
65
Lihat “Former German Labor Boss Convicted of Fraud, Released”, Washington Post, 7 Juni 1991, hlm. A18.
66
Lihat misalnya, “Czech Republic: Slovakia Asked about Communist’s Tax Exemption”, Reuters, 30 Januari
1995, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters.
67
Yuri Feofanov, “The Estabilishment of the Constitutional Court in Rusia and the Communist Party Case”,
Review of Central and East European Law 19, No. 6 (1993): 623-37. Untuk transkrip dalam bahasa Inggris
tentang konferensi pers di mana para penuntut menjelaskan tujuan dan strategi hukum pengadilan, lihat Official
Kremlin International News Broadcast, 6 Juli 1992, tersedia di Lexis, News Library. Untuk laporan jurnalistik,
lihat David Remnick, “The Trial of the Old Regime”, New Yorker, 30 November 1992, hlm. 104.
68
Lihat Taylor, Anatomy of the Nuremberg Trials, 35-36. Namun, pada akhirnya ada pergeseran ke proses
administratif. Lihat bab 5.
69
Proclamation Establishing the Office of Special Prosecutor, pembukaan, No. 22/1992 (Ethiopia, 1992).
21