Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Bagaimana cara masyarakat transisional menyelesaikan dilema titik awal? Dalam
negara-negara demokrasi mapan, pemerintahan suksesor biasanya melanjutkan kewajiban
pemerintah sebelumnya; 59 terdapat asumsi kontinuitas negara dan pemerintah penerus
dianggap bertanggung-jawab untuk tindakan pendahulunya. Namun, bila rezim penerus
menggantikan serangkaian pemerintahan yang represif, apa kewajiban pemerintah
penerus ini, yang hendak memajukan kedaulatan hukum? Apakah intuisi tentang
kontinuitas legal dalam pergantian pemerintahan berarti bahwa semua kewajiban tersebut
harus ditanggung? Sejauh mana rezim penerus mewarisi kewajiban yang ditimbulkan
oleh pelanggaran-pelanggaran hak oleh rezim yang lama? Keadilan reparatoris berkaitan
dengan pelanggaran di masa lalu, namun pengakuan hak oleh rezim pengganti
menimbulkan pertanyaan: apa yang memandu kegiatan reparatoris tersebut? Preseden
transisional menunjukkan bahwa hanya kewajiban-kewajiban tertentu saja yang
diwariskan oleh pelanggaran rezim lama. Negara-negara berbeda dalam tingkat
komitmennya terhadap liabilitas atau pertanggungjawaban hukum yang ditimbulkan
pelanggaran di masa lalu.
Garis dasar apa yang tepat dalam perhitungan penggantian kerugian? Masalah ini
terlihat dalam transisi kontemporer setelah pendudukan berulang-ulang dan gelombang
penindasan politik. Di bekas blok komunis, pertanyaan tentang titik awal ini
menimbulkan perdebatan sengit. Sejarah invasi berulang-ulang, pendudukan Nazi masa
Perang Dunia Kedua yang dilanjutkan pendudukan Soviet, berarti bahwa setelah
keruntuhan blok Soviet, perdebatan tentang titik awal tentang penindasan politik dan
korban-korban manakah yang akan mendapatkan kompensai menjadi inti perdebatan
publik di seluruh wilayah ini. Meskipun sejarah masa lalu wilayah ini sering kali
digambarkan sebagai masa-masa penindasan yang berkelanjutan, pertimbangan terhadap
tindakan reparatoris menimbulkan perdebatan publik pertama tentang konsekuensi
penindasan berkelanjutan ini terhadap titik awal transisi ke arah liberal. Pertanyaan dan
pilihan yang ada memiliki muatan politis, karena terkait dengan pendudukan Nazi dan
Soviet, dan dengan penarikan garis pengembalian ke kedaulatan domestik.
Perdebatan titik awal ini menggambarkan persaingan politik tentang signifikansi
sosial pengakuan terhadap hak-hak reparatoris transisional. Bila garis tanggung jawab
suksesor ditarik secara bersesuaian dengan pengembalian ke kedaulatan internal, titik
awal ini mungkin bisa dijustifikasi dari perspektif legal, yaitu kembali ke kedaulatan
hukum. Namun, pilihannya tetaplah kontroversial secara politis. Pilihan titik awal
restitusi harus memilih korban-korban berbagai spektrum penindasan dan kelompok
kepentingan politisnya. Dilema ini sedemikian parahnya sehingga di beberapa negara,
seperti Polandia, ia menghalangi tercapainya kesepakatan tentang kebijakan restitusi yang
akan diambil. Perdebatan yang berkepanjangan dan panas tentang titik awal di Eropa
Timur menunjukkan bahwa kebijakan reparatoris pada masa-masa demikian tidak bisa
menolak pengaruh politisasi, terutama bila skema kompensatoris digunakan untuk
melakukan hal-hal lainnya seperti reformasi ekonomi dan privatisasi.
Di banyak negara di wilayah itu, tahun 1948 ditentukan sebagai titik awal, yang
dijustifikasi sebagai akhir pendudukan asing dan kembalinya kedaulatan domestik. Di
Jerman, misalnya, penyitaan sebelum tahun 1949 pada awalnya tidak dijadikan bagian
59 Lihat Lassa Oppenheim, “Peace”, Vol. 1, pengantar dan pt. 1 Oppenheim’s International Law, ed. Robert
Jennings dan Arthur Watts, London: Longman Group, 1992, 234-35.
20