Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

partai bertanggung-jawab. Setelah puluhan tahun penindasan, sifat partai yang mengancam ini
menjadi jelas.
Dalam kondisi baru saja terlepas dari sistem totaliter yang represif, di mana partai tidak
tunduk pada kedaulatan hukum, timbul pertanyaan tentang bagaimana mentransformasi
kekuasaan partai dan menciptakan sistem multi partai yang stabil. Penindasan konstitusional
terhadap partai memberikan sebagian tanggung jawab kepada pengadilan yang independen.
Dalam mempertimbangankan pelarangan partai di Rusia, Pengadilan Konstitusional akhirnya
memberikan keputusan yang adil bahwa justifikasi demokrasi memungkinkan pelarangan
partai pada tingkat eselon tinggi, yaitu Politbiro dan Komite Sentral, namun tidak demikian
pada tingkat lokal. Melalui proses yudisial yang membahas bagaimana satu partai dianggap
melakukan pelanggaran, justifikasi terhadap tindakan negara ini bisa diumumkan. Pengadilan
Konstitusional memainkan peran penting dalam proses kedaulatan hukum minimal yang
merasionalkan hal yang sebenarnya bisa dianggap sebagai pembersihan politik.
Demokrasi Militan dan Negara Liberal
Pertimbangkanlah penindasan konstitusional terhadap sebuah partai dan prinsip dasar
demokrasi militan. Dalam contoh-contoh di atas, partai-partai politik tertentu dikekang karena
dianggap sebagai ancaman terhadap liberalisasi. Ancaman ini bersifat kolektif, demikian pula
sanksinya – pembubaran partai dan penyitaan propertinya. Pemberian sanksi kepada partai
politik mengekspresikan keputusan politik atas dasar politik, yang tampak tidak sesuai dengan
intuisi kita tentang sistem bekerjanya negara liberal. Maka, timbullah pertanyaan: apakah
tindakan ini adalah benar-benar usaha perlindungan, yang bisa dijustifikasi, dari ancaman
konkret terhadap tatanan konstitusional? Atau semata-mata pembatasan yang dipolitisasi
terhadap minoritas politik yang tidak disukai? Sebagai titik awal, bila suatu mayoritas politik
membatasi minoritas untuk berpartisipasi dalam lingkup publik, kebijakan ini pasti akan
dicurigai.
Namun, apakah hal sebaliknya merupakan skenario yang mungkin akan bergantung
pada peran pengadilan. Demokrasi militan adalah respon transisional yang berpremis pada
pandangan tertentu tentang patologi politik demokratis: paradoks demokrasi dan pemerintahan
yang tidak liberal. Demokrasi militan menunjukkan ketegangan yang inheren dalam
demokrasi dan liberalisme, terutama dalam demokrasi konstitusional. Sejauh mana dilema
demokrasi ini dapat digeneralisasikan? Dalam gelombang transisi dan konstitusionalisme
kontemporer, timbul pertanyaan tentang bagaimana merespon pemerintah yang tidak liberal
dan apakah perlu mengikuti langkah konstitusional Jerman. Sejauh mana respon demokrasi
militan ditiru dan menjadi panduan bagi transformasi politik partai di wilayah lainnya?
Pertanyaan ini timbul dalam transisi pasca-komunis. Demokrasi militan merupakan respon
terhadap tirani yang terkait erat dengan sejarah Eropa. Di Eropa Timur dan Rusia,
pemerintahan represif timbul bukan dalam perpolitikan model Weimar, namun dari
totalitarianisme. Di wilayah ini, sejarah patologi politik bukan disebabkan karena terlalu
banyaknya demokrasi, misalnya karena pengambilalihan kekuasaan oleh partai-partai
pinggiran, namun oleh hal sebaliknya – pemerintahan partai tunggal. Namun, argumen untuk
memperluas pandangan demokrasi militan adalah bahwa bila pemerintahan represif timbul
dari proses yang jelas-jelas tidak demokratis, pemerintahan partai tunggal demikian biasanya
mempertahankan kekuasaannya dalam waktu lama hanya bila masyarakat menaatinya. Namun
35