Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

hukuman minimal. Bila para arsitek utama kebijakan “tembak mati” suatu negara bebas dari
tanggung jawab, prinsip tanggung jawab individual menjadi tampak lemah. Pertimbangkanlah
mengapa demikian. Kasus penjaga perbatasan ini seharusnya menunjukkan bahwa terdapat
kaitan erat antara tanggung jawab komandan dan bawahan untuk kejahatan yang dilakukan
dalam pemerintahan yang represif secara sistematis. Dilema tanggung jawab individual ini
harusnya diselesaikan dengan membebankan tanggung jawab yang sama kepada dalang
maupun pelaku.
Dilema pasca-totaliter yang dijelaskan di atas juga tampak dalam transisi lainnya.
Setelah pemerintahan militer, bagaimana mengkonseptualisasi tanggung jawab hukum para
komandan dan bawahan untuk kekejaman dalam negara polisi? Bila satu orang
memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan, siapa “pelaku” kejahatan tersebut?
Inilah pertanyaan utama dalam pengadilan suksesor di Argentina terhadap junta militernya.
Teori “tanggung jawab bersama” yang diajukan oleh pengadilan tingkat rendah menganggap
bahwa tanggung jawab atasan sama tingginya dengan tanggung jawab bawahan untuk
pelanggaran yang sama, menurut doktrin “kendali tindakan” yang berasal dari Jerman, yang
membebankan tanggung jawab pidana kepada pelaku langsung maupun tidak langsung. Maka,
junta tersebut dianggap bertanggung-jawab atas perannya sebagai perencana dan pemberi
perintah penyiksaan dan penghilangan, sebagai “pelaku tidak langsung”, sementara orangorang
lain yang terlibat dianggap sebagai “pelaku langsung”. 74 Namun, setelah banding,
“tanggung jawab bersama” ini dimodifikasi oleh Mahkamah Agung yang berusaha untuk
menerapkan pemahaman normal tentang tanggung jawab pidana terhadap kejahatan aparat
represi. “Keberadaan pada saat yang sama dua tingkat tanggung jawab kejahatan tidak
memiliki dasar,” menurut Mahkamah Agung, karena jika seseorang bertanggung-jawab
terhadap terjadinya suatu kejahatan, ia memiliki “kendali tindakan”, sehingga tidak ada
tanggung jawab sebagai pelaku “tidak langsung” pada posisi komandan. Dengan demikian,
para komandan dianggap sebagai “rekan dalam kejahatan” penindasan. 75
Karakterisasi tanggung jawab pidana ini tampak aneh, karena para pelaku utama
represi negara malah dianggap sebagai agen. Preseden junta mengabaikan signifikansi peran
Wall Killings but Set Free, UPI, 16 September 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip UPI. Egon Krenz
diadili bersama lima anggota politbiro lainnya atas tuduhan pembunuhan dalam peristiwa Tembok Berlin. Krenz
dijatuhi vonis pada bulan Agustus 1997 untuk enam setengah tahun penjara. Dua pejabat tinggi politbiro lainnya
masing masing dihukum tiga tahun. Lihat “Senior East German Officers Jailed for Berlin Wall Killings”,
Deutscher Presse Agentur, 26 Maret 1998, tersedia di Lexis, News Library. “Hingga tahun 1997, terdapat 50
kasus yang dibawa ke pengadilan terhadap sekitar 100 serdadu, perwira dan pejabat pemerintah yang dituduh
berkaitan penembakan di Tembok Berlin. Dari jumlah itu, 55 telah mendapatkan vonis. Hampir semua
mendapatkan hukuman yang singkat atau ditunda. Edmund Andrews, “Honecker’s Succesor Jailed for Wall
Killings”, International Herald Tribune, 26 Agustus 1997, tersedia di Lexis, News Library. Untuk diskusi
doktrinal tentang kasus-kasus ini, lihat German Yearbook of International Law 36 (Berlin, 1993): 41. Untuk
laporan jurnalistik, lihat Rosenberg, Haunted Land.
74 Proses peradilan terhadap Jorge R. Videla et al. semula diajukan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata
mengikuti Dekrit No. 158. Judgment of December 9, 1986 bagian 308-314 (Federal Criminal and Correctional
Court of Appeals, Federal District of Buenos Aires), sebagaimana diterjemahkan dan dicetak ulang dalam
Alejandro M. Garro dan Henry Dahl, “Legal Accountability of Human Rights Violations in Argentina: One Step
Forward and Two Steps Backward”, Human Rights Law Journal 8 (1978): 417-18. Lihat Paula K. Speck, The
Trial of Argentine Junta: Responsibilities and Realities,” Inter-American Law Review 18 (1987): 491.
75 Judgment of December 30, 1986 bagian 23-29, 48-49 (Mahkamah Agung Argentina, Buenos Aires).
Sebagaimana diterjemahkan dan dicetak ulang dalam Garro dan Dahl, “Legal Accountability for Human Rights
Violations in Argentina,” 435-39.
24