Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Serikat, privilese “informan” mungkin analog dengan masalah kolaborator polisi rahasia di
Eropa Timur. Bahkan bila arsip kepolisian yang semula dirahasiakan di Amerika Serikat
akhirnya diungkapkan, pemerintah berhak untuk menjaga kerahasiaan informannya dengan
menutupi nama-nama merka. 104
Respon terhadap warisan masa Sosialis bisa dianggap “kritis” yaitu dengan usaha
rezim penerus untuk merekonstruksi lingkup publik dan privat. Usaha rekonstruksi ini
dilakukan terutama melalui pengakuan hak-hak konstitusional terhadap privasi dan kebebasan
informasi. Banyak dari perlindungan konstitusional yang baru ini secara eksplisit merespon
masalah ketiadaan privasi di masa rezim lama dengan membatasi sejauh mana pemerintah
baru dapat mengumpulkan informasi dari warga mereka. Sebagai contoh, konstitusi Ceko dan
Slowakia menyatakan “semua orang berhak mendapat perlindungan dari pengumpulan atau
publikasi tanpa izin, atau penyalahgunaan lain, dari data pribadi mereka”. 105 Konstitusi
Slovenia melarang “penggunaan data pribadi yang bertentangan dengan tujuan
pengumpulannya”. 106 Konstitusi Hungaria menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak
untuk menjaga nama baik, bahwa privasi rumah dan korespondensinya tidak dilanggar, dan
perlindungan data pribadinya”. 107 Konstitusi Kroasia menyatakan “Tanpa persetujuan dari
orang yang bersangkutan, data pribadi hanya bisa dikumpulkan diproses dan digunakan bila
dilakukan berdasarkan hukum”. 108 Namun, meskipun terdapat pernyataan-pernyataan ini,
tanpa aturan lebih lanjut, usaha untuk mengkonstitusionalkan pembatasan kendali pemerintah
atas dokumentasi tampaknya tidak akan bisa dijalankan, karena tidak ada larangan bagi
pemerintah untuk mengumpulkan data atau menentukan standar untuk mengatur kearsipan.
Batasan konstitusional tersebut tampaknya hanya mensyaratkan kedaulatan hukum yang
paling sederhana – bahwa pengumpulan data dilakukan berdasarkan hukum. Batasan
konstitusional lainnya terhadap data pemerintah akan membatasi pengumpulan hanya atas
dasar kesukarelaan. Konstitusi Rusia yang baru menyatakan bahwa “adalah hal terlarang untuk
mengumpulkan, menyimpan, menggunakan dan menyebarluaskan informasi tentang
kehidupan pribadi seseorang tanpa persetujuannya”. 109 Konstitusi Estonia, serupa dengan itu,
melarang “pemerintah negara atau lokal dan pejabat-pejabatnya untuk mengumpulkan atau
menyimpan informasi tentang kepercayaan warga Estonia secara bertentangan dengan
kemauannya”. 110 Pengendalian terhadap penciptaan data negara adalah satu cara konstitusi di
wilayah tersebut mengubah sejarah masa lalu. Idenya adalah dengan membatasi akses negara
terhadap individu, dan dengan demikian menarik garis baru untuk menciptakan suatu lingkup
privat.
Pada saat mereka berusaha mendefinisikan kembali kendali terhadap individu dan
privasi mereka, konstitusi-konstitusi transisional juga memulai transformasi kritis tentang
akses warga negara terhadap negara dan memperluas kebebasan ini. Misalnya, konstitusi
Amendment Right to Gather State-Held Information”, Yale Law Journal 89 (1980): 923. Untuk pembicaraan
tentang perimbangan ini dalam konteks historis, lihat Charles Reich, “The New Property”, Yale Law Journal 73
(1964): 733.
104
Lihat Roviaro v. United States, 353 US 53 (1957).
105
Konstitusi Republik Czek, Pasal 10, konstitusi Slowakia, Pasal 19.
106
Konstitusi Slovenia, Pasal 38
107
Konstitusi Republik Hungaria, Pasal 59.
108
Konstitusi Republik Kroasia, Pasal 37.
109
Konstitusi Federasi Rusia, Pasal 24 (1).
110
Konstitusi Estonia, Pasal 42.
37