Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

konstitusional sering kali dimoderatori oleh pasukan pendudukan atau negara-negara
yang berpengaruh. Mungkin bentuk intervensi yang paling moderat adalah peran
penasihat konstitusional yang dimainkan oleh aktor internasional, nasional atau NGO. 34
Tingkat intervensi aktor-aktor ini mempengaruhi bagaimana proses penyusunan
konstitusi ini dapat dianggap mencerminkan kedaulatan rakyat. Mungkin legitimasi
konstitusi pasca-perang bergantung pada mandatnya dan sejauh mana proses
konstitusional tersebut dapat mengembangkan norma-norma demokratis untuk
membentuk struktur politik dalam transisi. Dalam hal ini, banyak bagian dari konstitusi
1946 yang mencerminkan modalitas transisional yang bersifat transformatif dan kritis.
Tujuan eksplisit konstitusi tersebut adalah untuk mengubah kecenderungan politik ke
arah militerisme dan nasionalisme imperialistik. Kekuasaan Jepang untuk menyatakan
perang dihilangkan sama sekali, dan peran kaisar diturunkan, dari semula setengah dewa
menjadi hanya figur. 35 Terdapat usaha secara luas untuk menggantikan rezim legal yang
lama dan menggerakan Jepang menuju sistem formal demokrasi egaliter. 36
Konstitusi 1946 Jepang menunjukkan beberapa aspek kritis dalam memberikan
respon retributif terhadap rezim lama. Pembatasan terhadap kekuasaan kaisar tampak
sebagai alternatif jelas terhadap peradilan pidana. Respon ini menunjukkan kemiripan
antara peradilan pidana dan penyusunan konstitusi dalam masa-masa gejolak politik.
Seperti didiskusikan lebih awal, konstitusi sering kali digunakan untuk mengakui
pelanggaran pidana di masa lalu, sekaligus mengampuninya. Dalam kondisi demikian,
konstitusi menarik garis untuk membatasi parameter politik demokratis yang
dimungkinkan. Dengan membatasi kekuasaan kaisar, konstitusi baru memberikan
kompromi terhadap ancaman penghukuman yang mendestabilisasi peran kekaisaran. 37
Seperti pengadilan para raja di abad ke-18, batasan konstitusional terhadap kedaulatan
kekaisaran menggariskan batasan normatif antara pemerintahan lama dengan rezim baru.
Penyusunan konstitusi demikian, seperti pengadilan, memberikan legitimasi publik dan
formal terhadap transformasi dari sistem politik lama. 38
Keadilan sang pemenang tidak berjalan sepenuhnya di Jerman. Meskipun Jerman
menyerah tanpa syarat, perubahan politik dalam Perang Dingin memberikannya posisi
tawar dalam rekonstruksi konstitusionalnya. Penguasa pendudukan memang mendorong,
namun tidak mengendalikan rekonstruksi konstitusional. Maka, meskipun Sekutu
menyerukan agar suatu badan konstituante bersidang untuk merancang konstitusi yang
akan disahkan melalui plebisit umum, Jerman menentang tuntutan untuk menyusun
34
Untuk suatu tuduhan bahwa konstitusi gagal menciptakan otoritas dan stabilitas, lihat Arendt, On
Revolution, 144-45.
35
Lihat Konstitusi Jepang, Bab III, Pasal 9. Bab I Konstitusi Jepang membahas perihal kekaisaran. Dalam
Pasal 1, ia dijadikan “simbol negara”. Pasal 3 menyatakan: “Saran dan persetujuan Kabinet akan menjadi
syarat untuk semua tindakan kaisar dalam hal kenegaraan, dan kabinet akan bertanggung jawab”. Pasal 4
menyatakan: “Kaisar ... tidak memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan”.
36
Misalnya, Pasal 14 dalam Bab I menyatakan: “Semua warga setara di muka hukum dan tidak akan
terdapat diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi dan sosial karena ras, kepercayaan, jenis kelamin,
status sosial atau akar keluarga ... Kebangsawanan tidak akan diakui ... Tidak ada privilese yang diberikan
bersama semua bentuk penghargaan ...”
37
Lihat Ian Buruma, The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and Japan, New York: Farrar,
Strauss, Giroux, 1994, 153-76.
38
Lihat umumnya Norman E. Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals and War Crime Trials: An
Annotated Bibliography and Source Book, New York: Greenwood Press, 1986, 257-82 (mendaftar sumbersumber
pengadilan kejahatan perang di Asia).
14