Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Jadi, dua jenis kekerasan, yang dilakukan negara dan oposisi, dipaparkan secara sejajar, dalam
suatu jilid laporan kebenaran. 58 Sejarah yang dikisahkan ini berimbang, dan merupakan suatu
narasi yang diciptakan untuk mendukung kesepakatan politik.
Kesepakatan serupa menjadi hukum di Afrika Selatan. Mandat komisi kebenaran di
negara ini adalah untuk menyelidiki pelanggaran rezim pendahulu, sekaligus juga pelanggaran
yang dilakukan aktor-aktor non negara. 59 Suatu permasalahan kesetaraan moral dimunculkan
oleh Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Fokus jilid kedua dari
laporan ini adalah para pelaku. Sementara laporan itu dimulai dengan pemaparan tentang
peran negara, tepat setelah bagian ini adalah pembicaraan tentang “gerakan pembebasan” dan
peran mereka dalam pelanggaran. Kesetaraan lebih lanjut tampak dalam proses pencarian
kebenaran. Para pelaku dan korban secara umum dianggap setara; para pelaku dianalogikan
dengan para korban, dan dengan demikian, memiliki kedudukan yang sama.
Yang bersalah maupun yang tidak sama-sama korban ... Keluarga dari mereka yang disiksa,
dilukai atau mengalami trauma diberdayakan untuk menemukan kebenaran, dan para pelaku
diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka. Negeri ini memulai proses panjang
namun penting untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu ... 60
Implikasi etis dan politis dari narasi transisional demikian diperlihatkan oleh “laporan”
Hannah Arendt tentang pengadilan utama kejahatan Nazi di Israel. 61 Laporan pengadilan
Arendt ini berisikan sekumpulan argumen normatif, yang utamanya membahas tanggung
jawab Eichmann sebagai pelaku terhadap para korbannya. Pemaparan peran birokratis
Eichmann yang dibandingkan dengan peran para korbannya dalam satu laporan yang sama
inilah yang dianggap mendukung klaim utama Arendt tentang “begitu biasanya” kejahatan.
Risiko politisasi keadilan historis transisional digambarkan dalam laporan kebenaran
transisional. Bila perundingan damai sepakat untuk bersama-sama menggabungkan
penyelidikan terhadap kejahatan negara bersama dengan kejahatan pihak lainnya, pilihan
komisi untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu memiliki risiko tampak sebagai versi sejarah
dari “pengadilan sandiwara”. Timbul pertanyaan tentang sejauh mana kesepakatan politik
sebelum terbentuknya komisi membatasi independensi dan bahkan menentukan arah
penyelidikan sejarah. Representasi politik berada pada spektrum kontinuitas dan
diskontinuitas, dengan implikasinya yang terkait bagi kemungkinan perubahan ke arah
demokrasi. Bila kedua jenis kekerasan diselidiki oleh satu komisi, terdapat gambaran
kontinuitas, bahwa pelanggaran negara bersifat relatif, bahwa aparat penindasan negara serupa
saja dengan oposisi politik. Proses bersama penyelidikan dan pelaporan kekerasan dari kedua
pihak ini menempatkan keduanya dalam kategori yang paralel dan memberikan perbandingan
58
El Salvador Truth Commission Report, 6-7. Lihat Mark Deanner, “The Truth of El Mozote”, New Yorker, 6
Desember 1993, 6-7.
59
Lihat Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995 (merujuk pada sasaran “membuat
gambaran selengkap mungkin ... tentang pelanggaran berat hak asasi manusia ... termasuk ... perspektif para
korban dan motif serta perspektif orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran”), 801; Alex
Boraine et al. (eds.), Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa, CapeTown: Idasa, 1994.
Lihat juga Emily H. McCarthy, “South Africa’s Amnesty Process: A Viable Route toward Truth and
Reconciliation”, Michigan Journal of Race and Law 3 (musim gugur 1997): 183.
60
Azanian Peoples Organization (AZAPO) and Others v. President of the Republic of South Africa 1996 (4)
SALR 671, 683-84 (CC).
61
Arendt, Eichmann in Jerusalem.
21