Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

lemah setelah waktu berlalu. 73 Jeremy Waldron, dalam menyusun teori tentang intuisi
umum tentang ketidakadilan dalam perjalanan waktu, menyatakan bahwa ketidakadilan
akan “terlewati”, hak-hak akan melemah, dengan munculnya kondisi baru yang
menggantikan ketidakadilan di masa lalu. 74 Namun intuisi demikian tampaknya tidak
tepat dalam masa transisi; karena banyak proyek reparatoris yang dibicarakan dalam bab
ini dilaksanakan lama setelah terjadinya penindasan negara dan sering kali setelah jangka
waktu yang cukup panjang. Konsekuensi waktu di sini tampaknya tidak sesuai dengan
intuisi kita. Bahkan, seperti ditunjukkan oleh beberapa kasus, dilema transisional dapat
dihindari dengan menunda pelaksanaan keadilan. Misalnya, setengah abad setelah
terjadinya kekejaman masa Perang Dunia Kedua, para korban atau ahli warisnya tetap
mendapatkan penggantian kerugian. Usaha reparatoris di bekas blok Soviet juga
dilaksanakan setelah jangka waktu yang panjang. Setelah perang dan pendudukan yang
berkepanjangan, penggantian kerugian transisional sering kali ditunda untuk waktu yang
lama; namun praktik-praktik tersebut tidaklah melemah seiring perjalanan waktu.
Pengalaman yang dibicarakan dalam bab ini (dan di seluruh buku ini)
menunjukkan bahwa waktu berpengaruh secara paradoksal terhadap penggantian
kerugian transisional; dan terlebih lagi, alasan utamanya adalah peran penindasan negara
yang belum dianalisis. Bila pelaku utama pelanggaran adalah negara, berjalannya waktu
memiliki konsekuensi yang tidak terbayangkan bagi keadilan transisional. Waktu
mempengaruhi perjalanan politik dengan dampak terhadap prasyarat keadilan, namun
intuisi umum tidak bisa menjelaskan dampaknya bagi hak-hak reparatoris para korban,
selain kewajiban negara untuk, membayarkan kompensasi – konsekuensi yang sekali lagi
menggarisbawahi ciri utama pembeda keadilan korektif secara abstrak dengan keadilan
reparatoris dalam kondisi transisional. Ciri utamanya adalah peran negara dalam
kejahatan di masa lalu dan dampaknya bagi kemungkinan perbaikan. Dalam kondisi ini,
peran waktu justru paradoksal. Perjalanan waktu dapat memfasilitasi penentuan faktafakta
pelanggaran di masa lalu, selain memberikan jarak politik yang lebih jauh dari
rezim pendahulu, dan memberikan akses lebih besar terhadap arsip negara. Terlebih lagi,
semakin banyak dokumentasi yang ada akan berakibat pada semakin mungkinnya
diberikan kompensasi, meskipun perjalanan waktu bisa pula berakibat pada mortalitas
mereka yang seharusnya mendapatkan kompensasi. Namun, dalam kondisi demikian,
ganti rugi diberikan kepada ahli waris, keturunan dan bahkan wakil-wakil para korban.
Seiring perjalanan waktu, dilema proyek reparatoris transisional yang ditunda
menimbulkan masalah keadilan antar-generasi. Dalam keadilan korektif konvensional,
korban mendapat penggantian dari para pelanggar, dan bahkan bila bukan dari pelanggar
yang diidentifikasi, dari generasi politik para pelanggar; dalam proyek reparatoris
transisional, ganti rugi bagi para korban diberikan dari anggaran pemerintah pusat.
Berjalannya waktu menimbulkan perubahan identitas tidak saja para penerima ganti rugi,
namun juga mereka yang memberikan ganti rugi. Timbul masalah karena mereka yang
membayar untuk kesalahan di masa lalu seharusnya secara pribadi tidak terkait dengan
73 Untuk analisis yang mendalam, lihat Jeremy Waldron, “Superseding Historic Injustice”, Ethics 103
(1992): 4-28 dan George Sher, “Ancient Wrongs and Modern Rights”, Philosophy and Public Affairs 10,
No. 1 (1980): 3, 6-7. Lihat juga Derek Parfit, Reasons and Persons, New York: Oxford University Press,
1989.
74 Lihat Waldron, “Superseding Historic Injustice”, 4-28.
24