Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

memiliki aspek punitif, dan hanya memberikan perubahan dalam status kemasyarakatan.
Akomodasi ini mengurangi ketegangan yang timbul akibat pembersihan – dan menjaga
perdamaian.
Transformasi negara keamanan nasional juga berarti perubahan kepolisian, karena
tidak saja militer, namun polisi juga terkait dalam pelanggaran di masa lalu. Polisi lama akan
dibersihkan, dimobilisasi dan diganti oleh kepolisian yang dikendalikan oleh sipil, bukan
dengan mengeluarkan elemen lama, namun dengan memaksa memasukkan elemen-elemen
baru. Pembersihan (purge) dalam konteks ini menunjukkan arti lain, yaitu membersihkan satu
cairan dengan memasukkan cairan lainnya. 73 Transformasi polisi dilakukan dengan
memasukkan sejumlah anggota baru sipil yang “bersih”. Transformasi terhadap organisasi ini
memiliki arti bahwa sebagian besar anggotanya harus tidak terkait dengan perang saudara
yang lewat. Pergantian personel dengan perbandingan 60:40 dilakukan untuk mengimbangkan
kuota antara mantan pemberontak dan militer, agar transformasi politik dapat terlaksana.
Lebih dari setengah anggota institusi harus terbebas dari noda masa lalu, sehingga ada dua
kelompok seimbang yang tersisa: para anggota polisi lama yang telah disaring dan pasukan
pemberontak yang telah didemobilisasi. 74
Konstruksi transformasi politik setelah berakhirnya pemerintahan militer sebagian
ditentukan oleh rezim yang digantikannya. Perubahan yang berarti haruslah bersifat kritis atau
diskontinu dengan praktik-praktik di masa lalu. Jika tidak demikian, ia masih merupakan
kelanjutan dari rezim lama. Terdapat konsepsi transisional yang cair tentang kaitan perubahan
struktural dan individual. Transformasi institusional dalam hal ini berlangsung melalui
gabungan perubahan struktural dan individual, dengan tujuan untuk menciptakan sistem
pengawasan dan pengimbangan antara faksi-faksi politik. Restrukturisasi aparat keamanan
dengan menempatkan faksi-faksi politik yang berkekuatan sama, yaitu pendukung pemerintah
dan mantan pasukan pemberontak, merupakan cara untuk mencegah repolitisasi, untuk
mencegah dominasi satu pihak terhadap institusi. Ketakutan terhadap dominasi politik oleh
satu faksi merupakan hal yang umum di Amerika, dan pencegahannya melalui seperangkat
sistem pengawasan dan pengimbangan (melalui representasi politik luas) telah lama terjadi di
wilayah ini. 75 Jalan menuju transformasi politik memiliki banyak pilihan, dari individual ke
kolektif, dengan penyingkiran individu-individu anggota militer yang melakukan pelanggaran,
dan memasukkan anggota-anggota baru yang “bersih”. Dalam institusi militer, kaitan antara
anggota individual dan militer sebagai badan amat erat, seperti tampak dalam struktur
komandonya. Dengan demikian, demiliterisasi di Amerika mencakup baik individu maupun
struktur, yang tercermin dalam pemahaman tentang tanggung jawab dalam struktur militer.
Dengan demikian, transisi dari pemerintahan militer mentolerir ketidaktaatan pada due
process individual, tidak seperti dalam intuisi kita tentang kedaulatan hukum dalam sistem
demokrasi yang sudah mapan.
Tentang Perang dan Damai
73
Lihat OED, entri “purge”.
74
Lihat Americas Watch, El Salvador and Human Rights: The Challenge of Reform, New York: Human Rights
Watch, 1991.
75
Untuk pengetahuan awal argumen ini, lihat James Madison, The Federalist No. 10, ed. Clinton Rossiter,
Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 1961.
29