Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

ada kaitan antara pelucutan politik secara luas dengan demokrasi. Sebaliknya, tanpa
memperhatikan pertimbangan moral, kompetensi mereka yang telah berpengalaman dalam
bidang politik, administrasi dan manajerial – dalam rezim lama – seharusnya lebih tinggi.
Pada akhirnya, argumen demokrasi ini tampaknya salah arah dan inkoheren: karena kekuatan
justifikasi demokrasi untuk pelucutan politik diletakkan pada asumsi bahwa demokrasi akan
dibentuk dari orang-orangnya, bukan pada struktur, institusi dan prosedur. Pemikiran ini tidak
sesuai dengan teori politik liberal.
Denazifikasi pasca-perang, seperti pelucutan politik era Rekonstruksi, sebaiknya
dipahami dalam konteks transisionalnya. Pertimbangan terhadap arahan kebijakan
menggarisbawahi sifatnya yang transisional dan pergeseran kesetimbangan yang terjadi
selama masa transisi. Kebijakan denazifikasi dimulai pada akhir perang, dan berlangsung
selama jangka waktu tertentu. Kebijakan ini menyurut setelah lima tahun, sampai tahun 1950;
dan sejak tahun 1951 tahap transisional telah berakhir. Urutan ini menunjukkan proses
penyusunan kembali sistema administrasi negara. Meskipun banyak kritik terhadap kebijakan
denazifikasi berfokus pada kegagalannya untuk menyingkirkan para mantan Nazi secara
permanen, namun kebijakan ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam hal ini adalah untuk
memajukan transformasi. Dengan demikian, sifatnya yang parsial dan provisional hanyalah
menunjukkan ciri dari dinamika politik masa tersebut. 28 Meskipun tepat setelah perang
berakhir, kaitan dengan rezim fasis berakibat fatal terhadap partisipasi politik. Setelah jangka
waktu tertentu, kaitan politik demikian menjadi dapat diterima, dan bahkan diharapkan dalam
rezim penerus. Pengalaman dalam pemerintahan, meskipun pemerintahan Nazi, menjadi dasar
untuk integrasi dalam layanan publik. 29 Partisipasi dalam rezim terdahulu menjadi hal yang
normal setelah pergeseran administrasi biasa. Perlakuan terhadap rezim lama bergeser dari
diskontinuitas menjadi kontinuitas. Pada awalnya, perundang-undangan denazifikasi didorong
oleh tujuan utama untuk mengembalikan legitimasi. Dengan semakin mapannya rezim
penerus, kebijakan publik memberi jalan bagi tujuan-tujuan lainnya.
Bila dilihat secara berdiri sendiri, kebijakan denazifikasi secara umum dianggap
sebagai kegagalan usaha transformasi. Namun, bila dilihat dari perspektif historis-komparatif,
bersama-sama dengan tindakan lain yang diambil pada masa-masa gejolak politik radikal,
pengalaman ini ternyata menunjukkan kesesuaian dengan norma-norma transisional.
Pembersihan administratif terjadi pada masa tatanan politik yang rapuh dan tidak stabil;
tindakan demikian bersifat sementara selama masa transformasi politik. Sejak awalnya,
tindakan demikian bersifast pragmatik, ditujukkan sebagai peralihan, untuk masa rekonstruksi
politik tertentu. Tindakan-tindakan ini adalah bagian dari keadilan transisional.
Epuracion dan Zuivering: Politik Penyingkiran
Sementara di Jerman selama masa pendudukan Sekutu terdapat rasa tanggung jawab kolektif
secara luas, sebaliknya, di wilayah-wilayah lainnya di Eropa pasca-perang, terdapat musuh
yang harus disingkirkan. Pembebasan dari Nazisme berjalan seiring dengan pembersihan
secara besar-besaran para pendukung rezim sebelumnya. Dasar untuk pembersihan ini jelasjelas
ideologis: keadilan masa pasca-pendudukan diciptakan berdasarkan pertentangan kami-
28
Lihat John Herz, “The Fiasco of Denazification in Germany”, Political Science Quarterly 18 (1948): 569.
29
Lihat Müller, Hitler’s Justice.
13