Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

epresentasi atau keanggotaan, karena konstitusi-lah yang menentukan identitas suatu
entitas politik. Bila konstitusi berubah, demikian pula entitas politik yang diaturnya:
“Negara merupakan suatu bentuk asosiasi – asosiasi warga negara dalam bentuk
konstitusi; sehingga bila konstitusi berubah dan menjadi berbeda, negara juga akan
mengalami perubahan”. 5
Tinjauan klasik terhadap politik konstitusional ini adalah konstitusionalisme
organik. Dalam pandangan klasik, kesatuan antara revolusi dan konstitusi menengahi
dilema yang disebabkan oleh kaitan antara konstitusionalisme dengan perubahan politik.
Isu-isu keadilan tetap menjadi masalah, meskipun terdapat pergerakan ke arah tatanan
yang lebih demokratis. Namun, pandangan ini mengarah ke pertanyaan-pertanyaan
berikut: Apa kaitan antara penyusunan-ulang konstitusi dengan perubahan politik?
Bagaimana kesadaran konstitusional baru yang mendefinisikan transisi dapat terjadi?
Paradigma klasik ini melahirkan, namun tidak menjelaskan, teori tentang peran
konstitusionalisme dalam proses perubahan politik.
Klaim Modern
Berbeda dari pandangan klasik, teori konstitusional modern menekankan batasan
normatif terhadap kekuasaan negara terhadap hak-hak struktural dan individual. Namun,
beberapa aspek dalam konseptualisasi klasik tetap dipertahankan dalam model modern
ini, paling tidak dalam pandangan tentang sifat dan peran konstitusi dalam masa
perubahan politik. Pandangan klasik menyetarakan konstitusi dengan tatanan politik,
dengan implikasinya terhadap sifat dan peran utama konstitusi dalam masa perubahan
politik. Peran paradoksal dari konstitusi-konstitusi modern adalah bahwa mereka
dianggap memberikan pembatasan bagi pemerintahan meskipun dalam masa perubahan
politik. Bagaimana cara mendamaikan pandangan modern tentang konstitusionalisme
dengan perubahan konstitusional?
Inilah dilema konstitusionalisme dalam konteks perubahan politik massif. Bagi
Hannah Arendt, dilema ini diselesaikan dengan memikirkan ulang teori
konstitusionalisme. Alih-alih mengkonseptualisasikan penyusunan konstitusi sebagai hal
yang kontrarevolusioner dan merupakan kebalikan dari perubahan politik, “elemen yang
paling revolusioner dari penyusunan konstitusi” adalah “peletakan dasar”. 6 Pandangan
Arendt ini banyak merujuk pada penyusunan konstitusi Amerika. Dalam versi ini, dilema
antara revolusi dan konstitusi tidak terlihat: kedua tindakan politik ini merupakan satu
kesatuan. Konstitusi dianggap sebagai puncak revolusi: ia adalah “usaha dari seluruh
bangsa untuk menciptakan badan politik yang baru”. 7
Pandangan Arendtian ini menyelesaikan pertentangan antara revolusi dan
konstitusionalisme melalui pemikiran tentang dasar (foundation). Para revolusioner di
Amerika digambarkan sebagai para “peletak dasar” yang berusaha untuk menciptakan
suatu dasar yang abadi. Dalam penyusunan konstitusi, tujuan mereka adalah “keinginan
5 Ibid., 176.
6 Hannah Arendt, On Revolution, New York: Viking Press, 1965, 142. Untuk tinjauan sejarah tentang
perkembangan konstitusionalisme sejak Perang Saudara di Inggris hingga awal abad ke-20, lihat M.J.C
Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford: Clarendon Press, 1967.
7 Arendt, On Revolution, 143.
3