Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

dibayar dengan amnesti umum. Setelah kesepakatan tersebut dicapai, timbul perdebatan
tentang lingkup amnesti yang akan diundang-undangkan. 102
Dalam proses perundingan perdamaian El Salvador yang diadakan di bawah lindungan
PBB, meskipun amnesti tidak secara eksplisit dimuat dalam kesepakatan damai, seminggu
setelah kesepakatan ditandatangani, pada tanggal 16 Januari 1992, Undang-Undang
Rekonsiliasi Nasional disahkan. Singkatnya jarak waktu tersebut menandakan bahwa amnesti
disepakati secara diam-diam dalam proses perdamaian. 103 Kesepakatan serupa memungkinkan
transisi di Uruguay, di mana langkah-langkah amnesti dilaksanakan dalam beberapa tahap.
Naval Club Pact, yang memberikan amnesti bagi para penanggung-jawab pelanggaran hak
asasi manusia, disepakati oleh anggota perwakilan politik negara itu dalam negosiasi
mengenai syarat transisi ke pemerintahan sipil. Kesepakatan ini kemudian diratifikasi oleh
parlemen dalam Undang-Undang Perdamaian Nasional, yang disahkan pada tahun 1986.
Akhirnya, empat tahun kemudian, Undang-Undang yang Menghapuskan Klaim Negara untuk
Menghukum Kejahatan Tertentu, yang jauh lebih luas, diajukan untuk diadakan
referendum. 104 Amnesti hasil kesepakatan seperti ini, yang merupakan hasil negosiasi transisi,
menunjukkan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam usaha pencapaian keadilan
melalui pemidanaan. Dalam transisi ternegosiasi, baik wakil militer maupun oposisi politik
yang terlibat dalam konflik sama-sama memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan
kekebalan dari pengadilan. Di negara-negara lain di wilayah ini, bentuk-bentuk pemgampunan
lain diberikan bersama dengan transisi. Meskipun pada awalnya terdapat pengadilan terhadap
junta di Argentina, sejumlah undang-undang menghentikan proses tersebut. 105
102
Lihat “The Deal: Amnesty Law Expected to Clear Junta Very Soon”, New York Times, 21 September 1994,
hal. A17.
103
Keputusan legislatif No. 486, 3/22/93, El Salvador (22 Maret 1993), menyetujui Undang-Undang Amnesti
Umum untuk Konsolidasi Perdamaian. Lihat Todd Howland, “Salvador Peace Starts with Misstep”, Christian
Science Monitor, 7 Februari 1992. John J. Moore Jr., “Problems with Forgiveness: Granting Amnesty under the
Arias Plan in Nicaragua and El Salvador”, Stanford Law Review 43 (1991): 733. “Ley de Reconciliacion
Nacional” (Undang-undang Rekonsiliasi Nasional), Keputusan No. 145-96 tertanggal 23 Desember 1996, dicetak
ulang dalam Guatemala Constitutional Court Decision on Amnesty, Nos. 8-97 and 20-97, at. 19-20 (7 Oktober
1997), instrumen dasar untuk rekonsiliasi dengan orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata, dengan
menghapuskan semua tanggung jawab pidana bagi kejahatan-kejahatan politik yang dilakukan dalam konflik
bersenjata; dan menghapuskan tanggung jawab untuk kejahatan lainnya, terkecuali genosida, penyiksaan, atau
penghilangan paksa.
104
Lihat Law No. 15.848 (Uruguay), “Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado (Undang-Undang
yang Menghapuskan Klaim Negara untuk Menghukum Kejahatan Tertentu), Pasal 1. Disepakati bahwa, sebagai
konsekuensi dari peristiwa-peristiwa yang timbul dari persetujuan antara partai-partai politik dan angkatan
bersenjata yang ditandatangani pada bulan Agustus 1984, dan untuk menyelesaikan transisi ke tatanan
konstitusional sepenuhnya, negara mencabut haknya untuk memidana kejahatan-kejahatan yang dilakukan hingga
tanggal 1 Maret 1985, oleh anggota militer atau polisi atas alasan politik atau memenuhi tugas dan menaati
perintah dari atasan selama masa de facto; Americas Watch, Challenging Impunity: The Ley de Caducidad and
the Referendum Campaign in Uruguay, New York: Human Rights Watch, 1990. Lihat juga Shirley Christian,
“Uruguay Votes to Retain Amnesty for the Military, New York Times, 17 April 1989, rubrik internasional, hlm.
A8; Martin Weinstein, Uruguay-Democracy at the Crossroads, Boulder: Westview Press, 1984.
105
Lihat Due Obedience Law; Law No. 23.049 (Argentina, 1984). The Full Stop Law; Law No. 23.492,
diberlakukan pada tanggal 24 Desember 1986, dan Due Obedience Law; Law No. 23.523, diberlakukan pada
tanggal 8 Juni 1987.
Setelah diberlakukannya undang-undang ini, melalui keputusan presiden, Pardon No. 1002 (7 Oktober
1989) memerintahkan bahwa semua proses hukum yang dijalankan mengenai kasus pelanggaran hak asasi
manusia dihentikan.
34