Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Pada awal tahun 1991, kurang dari dua tahun sejak revolusi 1989, perdebatan di
Republik Ceko tentang apa yang harus dilakukan dengan kejahatan-kejahatan politik
masa komunis berakhir dengan Undang-Undang Rehabilitasi Ekstrayudisial. 40 Ditujukan
untuk memberikan restitusi bagi para korban penindasan politik era komunis, undangundang
ini menyatakan bahwa properti apa pun yang didapatkan secara paksa haruslah
dikembalikan. Dalam perdebatan parlementer tentang undang-undang ini, tampak jelas
tujuan berganda restitusi ini: banyak dari pendorong undang-undang ini mendukungnya
atas dasar ekonomi. Karena di bekas Cekoslowakia negara praktis memonopoli alat-alat
produksi, pengembalian properti yang disita dijustifikasi sebagai “restitusi natural”,
sebagai cara yang efisien untuk melakukan privatisasi, karena ia dapat memfasilitasi
pemindahan properti negara ke kepemilikan swasta. Sebaliknya, para penentang undangundang
ini menyatakan bahwa ini adalah tindakan yang secara mendasar memandang ke
belakang, yang mengurangi kemungkinan kaitan kepemilikan yang lebih bebas. Kedua
pihak ini benar: konstruksi hak milik yang pertama memajukan sasaran masa kini untuk
menciptakan pasar swasta, dan undang-undang ini mengkonstruksi pemahaman hak milik
swasta. Setelah diambilnya langkah-langkah pertama dalam transisi politik negara dapat
memulai proyek restitusinya yang berskala besar ini.
Bahwa reparasi dalam transisi pasca-komunis memiliki kepentingan politis
dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Kompensasi Hungaria. Pendahuluan
undang-undang ini menyatakan bahwa ia memiliki tujuan “ganda” untuk “menciptakan
keamanan berusaha dalam kondisi ekonomi pasar dan untuk mengurangi kerugian yang
disebabkan oleh negara”. Justifikasi “hak milik baru” ini didasarkan pada perlindungan
klaim hak milik di masa lalu:
Negara yang mengakui dan melindungi hak milik pribadi memiliki kewajiban moral untuk
mengambil tindakan dan memberikan ganti rugi finansial bagi mereka yang hak miliknya
dirugikan. Untuk kepentingan mengembangkan kaitan kepemilikan yang lebih sehat dalam
ekonomi pasar modern, negara berkehendak untuk mengembalikan kerugian hak milik
pribadi yang dialami ... dengan memberikan ganti rugi parsial kepada bekas pemilik. 41
Seperti dijelaskan dalam pendahuluan undang-undang ini, anggapan tentang
keberadaan hak milik “di masa lalu” ini merupakan fiksi yudisial untuk menjustifikasi
dan memajukan konstruksi hak milik secara sesegera mungkin. Dan, sementara
pengakuan terhadap hak milik demikian bersifat ex post, kostruksi ini dilakukan untuk
kepentingan ekonomi yang memandang ke depan. Ketika Pengadilan Konstitusional
negara ini menegaskan kostitusionalitas skema kompensasi ini, skema tersebut dikatakan
sebagai “novation”, yang berarti bahwa “hak-hak” (dan pelanggarannya di masa lalu)
digunakan untuk menjustifikasi hak milik di masa kini. Konflik antara kepentingan
restitusi dan privatisasi, jika ada, dapat diselesaikan dengan tidak menetapkannya secara
absolut “semua” atau “tidak sama sekali”, yaitu dilema tentang restitusi sepenuhnya
terhadap properti yang disita. Keputusannya adalah berkompromi dengan apa yang
disebut “ganti rugi parsial”.
Mengaitkan sasaran reparatoris dengan kepentingan ekonomi dilakukan oleh
masing-masing negara di wilayah ini. Bahkan, perimbangan kepentingan selalu berubah
40 Law on Extrajudicial Rehabilitation (“Large Restitution Law”) (Republik Federal Czek dan Slowakia,
1991), dicetak ulang dalam Central and Eastern European Legal Texts (Maret 1991).
41 Compensation Laws, No. 25 (Hungaria, 1991).
14