Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

pelanggaran, dan juga dalam usaha untuk menutupinya, meningkatkan kemungkinan politisasi
terhadap kebijakan penghukuman. Dalam pengadilan pasca-Perang Dunia Kedua, dorongan
politik untuk mengadili meningkat, berkurang dan meningkat lagi seiring perjalanan waktu.
Tepat ketika perang berakhir, masih terdapat keinginan besar untuk mencapai keadilan
dari pihak Sekutu, namun kemudian dengan adanya Perang Dingin dan pergeseran politik,
dorongan ini menyusut. Perjalanan waktu memiliki arti pergantian rezim yang akan
memungkinkan usaha pencarian keadilan. Misalnya, transisi menuju demokrasi pada dekade
1980-an di Bolivia memungkinkan ekstradisi ke Prancis dan pengadilan terhadap antek Nazi,
Klaus Barbie, lebih dari empat dekade setelah kekejaman-kekejaman yang ia lakukan. 140
Perubahan rezim sering kali mendorong pembuktian, seperti dengan memberikan akses pada
arsip pemerintah dan sumber lain tentang rezim pendahulu, sehingga memungkinkan
tercapainya keadilan. Misalnya, perubahan politik di bekas blok komunis berarti akses lebih
banyak pada arsip KGB dan partai komunis, menghasilkan arus informasi yang
memungkinkan pengadilan. Akhirnya, bukti baru muncul secara kebetulan setelah jangka
waktu tertentu. Misalnya, beberapa peristiwa kebetulan mengarah pada pengadilan nasional di
Jerman, ketika pada pertengahan dekade 1950-an di kota Ulm ditemukan secara kebetulan
keterlibatan Nazi pada masa lalu dalam suatu kasus non-pidana. 141 Penemuan ini mendorong
penyelidikan yang akhirnya berpuncak pada program pengadilan Perang Dunia Kedua di
Jerman.
Dalam contoh lain yang lebih mutakhir, dua dekade setelah pemerintahan junta di
Argentina, pengakuan seorang anggota angkatan laut tentang kejahatan terhadap kemanusiaan
yang ia lakukan (penghilangan) membuka kembali peristiwa-peristiwa masa tersebut. Apa
yang disebut sebagai “Efek Scilingo” 142 ini mendorong penyelidikan baru terhadap
penghilangan dan penangkapan kembali terhadap para pemimpin junta.
Sifat persisten pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa
perjalanan waktu dalam hal ini bekerja secara paradoksal dan bertentangan dengan intuisi
normal kita. Bahkan setelah beberapa generasi, rezim penerus tetap mengadili kejahatan rezim
lama, meskipun tidak dengan sanksi yang berat. Jurisprudensi persistensi pengadilan ini tidak
dijelaskan dengan baik oleh argumen peradilan pidana tradisional. Dengan bertambahnya usia
para korban dan pelaku, tujuan retributif menjadi kehilangan signifikansinya. Dengan
persidangan puluhan tahun setelah terjadinya pelanggaran, proses tersebut nyaris tidak
memajukan tujuan penghukuman tradisional (traditional penal) untuk penggentaran atau
perbaikan. Terlebih lagi, bahkan tujuan keadilan yang memandang ke depan, seperti untuk
membangun demokrasi, menyusut karena berbagai perubahan politik telah menjadi
sasarannya.
Namun, perdebatan tentang apakah proses penghukuman kejahatan terhadap
kemanusiaan perlu dilanjutkan setelah jangka waktu yang lama menunjukkan pengakuan
terhadap beratnya pelanggaran tersebut dalam spektrum pelanggaran. Pada perdebatan PBB
tentang Konvensi Ketidakberlakuan Batasan Statutoris terhadap Kejahatan Perang dan
Kejahatan terhadap Kemanusiaan, pencabutan batasan waktu dijustifikasi pada dasar
140
Lihat Barbie, 78 ILR 125.
141
Rückerl, Investigation of Nazi Crimes, 48.
142
Lihat Martin Abregu, La Tutela Judicial del Derecho de la Verdad en la Argentina, 24 Revista IIDH (1996),
II, 12-15.
46