Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Dalam banyak teori politik yang diterima, pengadilan suksesor dianggap memiliki
potensi untuk berperan penting dalam menarik garis antara tirani lama dan awal pemerintahan
baru. Peradilan pidana menawarkan legalisme normatif yang membantu menjembatani masamasa
lemahnya kedaulatan hukum. Proses pengadilan memberikan cara untuk
mengekspresikan secara terbuka kutukan terhadap kekerasan di masa lalu dan legitimasi
kedaulatan hukum yang diperlukan untuk konsolidasi demokrasi di kemudian hari. Peradilan
pidana suksesor biasanya dijustifikasi oleh tujuan konsekuensialis tentang pembentukan
kedaulatan hukum dan konsolidasi demokrasi. 10 Pandangan demikian yang khas pada masa
transisi ini dijelaskan di sini sebagai justifikasi “demokratis” terhadap hukuman yang
utamanya berdasar pada tujuan transisi. Proses peradilan pidana tepat digunakan untuk
menekankan pesan inti liberal tentang keutamaan hak dan kewajiban individual.
Peran pengadilan suksesor pada masa-masa demikian tidaklah terlalu mendasar, namun
lebih sebagai cara transisi. Penggunaan peradilan pidana untuk menarik garis antar-rezim
menimbulkan dilema yang sukar tentang kaitan antara hukum dan politik. Sementara
pengadilan dalam konteks politik ditujukan untuk mencapai tujuan politik – berkaitan dengan
pesan paling utama dari keadilan transisional untuk memberikan dasar bagi transisi politik,
untuk membantah norma-norma politik pendahulu dan untuk membangun tatanan politik yang
baru – hal-hal tersebut bertentangan dengan pemahaman konvensional tentang kedaulatan
hukum. Dilema inti tersebut berkaitan dengan ciri utama transisi: konteks politik pergeseran
normatif. Dilema yang ditimbulkan oleh pergeseran politik dari pemerintahan non-liberal
menjadi liberal ini sangat terkait dengan masalah retroaktivitas berbagai norma yang relevan
selama perubahan rezim dan penerapan aturan-aturan normatif rezim yang baru terhadap
tindakan rezim lama. Bila dilema ini diteliti lebih lanjut, konsekuensinya menjadi amat
paradoksal: agar pengadilan dapat memenuhi potensi konstruktif mereka, prosesnya harus
dijalankan dengan legalitas penuh seperti pada negara demokrasi yang telah mapan di masa
biasa, dan bila proses pengadilan tidak berjalan dengan adil, dampaknya bisa menjadi negatif,
memberikan pesan keadilan politis yang keliru dan mengancam demokrasi yang baru tumbuh.
Dengan demikian, pengadilan suksesor berada pada batasan yang tipis antara tercapainya
ketaatan pada kedaulatan hukum, atau risiko berlanjutnya keadilan politis. Kesukaran untuk
menyelesaikan dilema yang ditimbulkan oleh penggunaan hukum pidana untuk tujuan
kedaulatan hukum transisional ini menjelaskan mengapa banyak rezim pengganti yang tidak
menggunakan cara ini, dan menjelaskan timbulnya bentuk-bentuk sanksi pidana yang lebih
“terbatas.”
Pesan normatif transisional ini paling jelas terdengar melalui tatanan hukum
internasional, karena kekuatannya terletak pada mekanisme normatif dengan kapasitas untuk
menanggapi kekerasan politik luar biasa yang berada di luar tatanan hukum biasa. Dengan
demikian, ia cocok untuk mengekspresikan pesan transisional dari pergeseran normatif.
Anehnya, kekuatan ini merupakan sekaligus kelemahannya, karena sifatnya yang tidak biasa
ini, hingga titik tertentu, menempatkan di luar legalitas konvensional, dan dengan demikian,
tidak menaati pemahaman normal tentang kedaulatan hukum dalam memperkuat transformasi
demokratik.
10 Lihat Ruti Teitel, “How Are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past
Human Rights Abuses?” (makalah dipresentasikan sebagai latar belakang untuk diskusi di Council on Foreign
Relations, mengkritik bahwa demokrasi menjustifikasi kewajiban untuk menghukum), New York, 17 Mei 1990.
4