Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Sering kali ada anggapan bahwa kebenaran harus dibayarkan dengan keadilan. Namun,
seperti dibicarakan di muka tentang peradilan pidana, konstruksi pengetahuan publik tentang
masa lalu yang penuh penindasan memiliki berbagai bentuk, sehingga pilihan antara
penyelidikan pidana atau penyelidikan sejarah tidak identik dengan pilihan antara keadilan
atau kebenaran. Yang menjadi pertanyaan adalah “kebenaran” yang bagaimana?
Ciri utama rezim kebenaran dalam masa transisi berkaitan dengan sejauh mana
masyarakat yang baru dapat mentolerir berbagai representasi “kebenaran”. Bila transisi bisa
dicapai dengan janji adanya rekonsiliasi di masa depan antara berbagai elemen masyarakat
yang terbagi-bagi, terdapat usaha untuk mencapai pandangan yang serupa tentang sejarah.
Konsensus sejarah terkait erat dengan pembangunan konsensus politik. Dengan demikian,
sering kali terdapat usaha untuk membatasi versi-versi lain dari sejarah, dan diberikanlah
insentif bagi para korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam proses sejarah resmi.
Pengampunan dan amnesti yang ditawarkan dan dijanjikan digunakan untuk mencegah
timbulnya versi lain dari sejarah yang bisa melemahkan versi sejarah yang resmi, yang tampak
dalam penyelidikan kontemporer di Afrika Selatan. Batasan yang diterapkan untuk mencegah
munculnya versi-versi lain dari sejarah merupakan semacam “aturan pengendali”. 66 Bentukbentuk
aturan pengendali lainnya tampak dalam konstitusi transisional, yang akan dibicarakan
di bagian lain bab ini.
Kebenaran tidak selalu sama dengan keadilan; namun ia juga tidak selalu terpisah.
Pemahaman yang lebih baik adalah yang menganggap bahwa kebenaran adalah suatu elemen
dari keadilan. Dengan demikian terdapat kedekatan antara pertanggungjawaban sejarah dan
bentuk-bentuk pertanggungjawaban transisional lainnya, yang semuanya membangun
pengetahuan bersama tentang masa lalu. Sejarah transisional memajukan tujuan epistemik dan
ekspresif yang diasosiasikan dengan sanksi pidana. Kedekatan lain antara pertanggungjawaban
historis dan pidana adalah pembebanan tanggung jawab individual untuk pelanggaranpelanggaran
di masa lalu. Hal ini tampak jelas dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di
Afrika Selatan pasca-apartheid, di mana pengakuan sejarah dijadikan syarat untuk pemberian
amnesti individual, kasus demi kasus. Sebagaimana dalam skema pidana, pengakuan
individual ini memiliki unsur-unsur penghukuman, karena penyelidikan dilakukan untuk
menetapkan kesalahan individu, dengan temuannya kemudian diungkapkan dalam masyarakat
dalam proses ritual yang formal. Pengungkapan pelanggaran para pelaku itu dengan sendirinya
merupakan bentuk penghukuman yang tidak formal, “memalukan” dan memberikan sanksi
sosial bagi para pelakunya. Bentuk sanksi ini memiliki risiko pengutukan yang tidak terbatas,
dan pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan hukum. 67
Satu kaitan lain antara keadilan historis dan bentuk-bentuk keadilan lainnya adalah
pengungkapan kejahatan di masa lalu dapat memberikan suatu macam reparasi atau pemulihan
bagi para korban, juga menarik garis pembatas antara rezim. Pengungkapan kisah para korban
dapat “meluruskan” sejarah, seperti tuduhan kejahatan politik di masa sebelumnya, seperti di
Amerika Latin, di mana banyak korban yang dihilangkan dituduh melakukan subversi.
Rehabilitasi reputasi yang serupa memainkan peranan penting di Eropa Timur dan Rusia.
Rehabilitasi tahanan politik dari masa Stalin, yang berjumlah ribuan, masih merupakan kerja
66
Lihat Stephen Holmes, Passions and Constraint, Chicago: University of Chicago Press, 1995 (membicarakan
peran konstitutif “aturan pengendali”).
67
Untuk analisis kritis tentang tindakan mempermalukan, lihat James Whitman, “What is Wrong with Inflicting
Shame Sanctions?” Yale Law Journal 107 (1998): 1055.
24