Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Historia de las Amnistias y los Indultos: Volver a Empezar”, dalam Los Cominos de la Guerra y la Paz,
Vol. 1 La Reinsercìon, Bogotá: Fondo Editorial Para la Paz, 1990.
101. Lihat Howard W. French, “In Salvador, Amnesty vs. Punishment”, New York Times, 16 Maret 1993,
rubrik internasional; Howard W. French, “Offer of Amnesty Removes Obstacle to Accord in Haiti”, New
York Times, 14 April 1993, rubrik internasional.
102. Lihat “The Deal: Amnesty Law Expected to Clear Junta Very Soon”, New York Times, 21 September
1994, hal. A17.
103. Keputusan legislatif No. 486, 3/22/93, El Salvador (22 Maret 1993), menyetujui Undang-Undang
Amnesti Umum untuk Konsolidasi Perdamaian. Lihat Todd Howland, “Salvador Peace Starts with
Misstep”, Christian Science Monitor, 7 Februari 1992. John J. Moore Jr., “Problems with Forgiveness:
Granting Amnesty under the Arias Plan in Nicaragua and El Salvador”, Stanford Law Review 43 (1991):
733. “Ley de Reconciliacion Nacional” (Undang-undang Rekonsiliasi Nasional), Keputusan No. 145-96
tertanggal 23 Desember 1996, dicetak ulang dalam Guatemala Constitutional Court Decision on Amnesty,
Nos. 8-97 and 20-97, at. 19-20 (7 Oktober 1997), instrumen dasar untuk rekonsiliasi dengan orang-orang
yang terlibat dalam konflik bersenjata, dengan menghapuskan semua tanggung jawab pidana bagi
kejahatan-kejahatan politik yang dilakukan dalam konflik bersenjata; dan menghapuskan tanggung jawab
untuk kejahatan lainnya, terkecuali genosida, penyiksaan, atau penghilangan paksa.
104. Lihat Law No. 15.848 (Uruguay), “Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado (Undang-
Undang yang Menghapuskan Klaim Negara untuk Menghukum Kejahatan Tertentu), Pasal 1. Disepakati
bahwa, sebagai konsekuensi dari peristiwa-peristiwa yang timbul dari persetujuan antara partai-partai
politik dan angkatan bersenjata yang ditandatangani pada bulan Agustus 1984, dan untuk menyelesaikan
transisi ke tatanan konstitusional sepenuhnya, negara mencabut haknya untuk memidana kejahatankejahatan
yang dilakukan hingga tanggal 1 Maret 1985, oleh anggota militer atau polisi atas alasan politik
atau memenuhi tugas dan menaati perintah dari atasan selama masa de facto; Americas Watch,
Challenging Impunity: The Ley de Caducidad and the Referendum Campaign in Uruguay, New York:
Human Rights Watch, 1990. Lihat juga Shirley Christian, “Uruguay Votes to Retain Amnesty for the
Military, New York Times, 17 April 1989, rubrik internasional, hlm. A8; Martin Weinstein, Uruguay-
Democracy at the Crossroads, Boulder: Westview Press, 1984.
105. Lihat Due Obedience Law; Law No. 23.049 (Argentina, 1984). The Full Stop Law; Law No. 23.492,
diberlakukan pada tanggal 24 Desember 1986, dan Due Obedience Law; Law No. 23.523, diberlakukan
pada tanggal 8 Juni 1987.
Setelah diberlakukannya undang-undang ini, melalui keputusan presiden, Pardon No. 1002 (7
Oktober 1989) memerintahkan bahwa semua proses hukum yang dijalankan mengenai kasus pelanggaran
hak asasi manusia dihentikan.
106. Lihat umumnya Jonathan Truman Dorris, Pardon and Amnesty under Lincoln and Johnson: The
Restoration of the Confederates to Their Rights and Privileges, 1861-1898, Westport, Conn: Greenwood
Press [1953], 1977.
107. Lihat Konstitusi Sementara Afrika Selatan (1993) Epilogue on National Unity and Reconsiliation.
Lihat § 20(2)(c) Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, seperti diperbaiki dalam
Promotion of National Unity and Reconciliation Act 87 of 1995. Komisi harus memutuskan apakah suatu
pelanggaran tertentu dapat dikaitkan dengan sasaran politik sesuai definisi dengan dasar apakah
pelanggaran tersebut disarankan, direncanakan, diarahkan, diperintahkan, atau dilakukan di Afrika Selatan
antara bulan Maret 1960 hingga Desember 1994, oleh atau atas nama organisasi politik yang dikenal
secara publik, gerakan pembebasan, agen negara atau anggota pasukan keamanan, dan dengan melihat
pada kriteria khusus yang dijabarkan dalam Reconciliation Act. Kriteria tersebut mencakup penyidikan
terhadap motif, konteks, bobot dan tujuan dilakukannya pelanggaran, apakah pelanggaran tersebuit
dilakukan atas perintah langsung atau persetujuan, dan apakah pelanggaran tersebut dilakukan untuk
kepentingan pribadi atau “masalah pribadi, permusuhan atau rasa benci terhadap korban”, § 20(3)(f)(ii).
17