Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

konvensional. Jadi, bahkan tidak memberikan hukuman bisa mencapai sasaran-sasaran
transisional, seperti klarifikasi dan pengutukan kesalahan-kesalahan rezim lama.
Amnesti transisional dibentuk oleh kedaulatan hukum dengan cara-cara lainnya. Selain
batasan prosedural di atas, baik dalam pelaksanaan penghukuman maupun tidak melakukan
penghukuman, terdapat komitmen terhadap perlindungan setara oleh hukum. Prinsip
perlindungan setara secara konstitusional memberikan batasan pada amnesti-amnesti, bahkan
yang diberikan dengan alasan politis. Perlindungan setara berarti perlakuan yang sama dalam
kasus-kasus serupa, dan tidak menggunakan dasar yang tidak dapat dijustifikasi, seperti ras,
agama, atau klasifikasi serupa, sehingga bukanlah hal yang kontroversial bahwa kategorikategori
demikian tidak menjadi dasar untuk pemberian atau penolakan pengampunan. 126
Perlindungan konstitusional setara memberikan batasan lebih lanjut terhadap politisasi
peradilan pidana. Sementara politik merupakan dasar yang diperbolehkan untuk memberikan
pengampunan, terdapat batasan terhadap pemberian amnesti atas dasar pandangan politik,
sehingga mencegah pemberian amnesti atas dasar politik partisan. Sementara pemberian
amnesti kepada semua pihak akan berarti memberikan amnesti kepada lebih banyak orang, ia
memajukan kedaulatan hukum dan legitimasi dalam pemberian pengampunan.
Dalam argumen mendasar untuk memberikan hukuman dalam transisi, amnesti sering
kali dikatakan menunda proses pengembalian kedaulatan hukum. Namun, seperti dibicarakan
di atas, bahkan pada sistem demokrasi yang stabil, kekuasaan peradilan pidana tidak
diterapkan pada kekuatannya yang maksimal. Tentu saja, dalam negara demokrasi mapan,
praktik pengampunan dilakukan dalam konteks ketaatan terhadap kedaulatan hukum secara
lebih luas; sementara amnesti transisional dilakukan setelah masa-masa hukum diabaikan
secara luas. Namun, amnesti transisional harus dievaluasi berdasarkan konteks kedaulatan
hukum luar biasa dalam kondisi peradilan transisional, di mana institusi peradilan masih
terkompromi. Amnesti transisional memiliki legitimasi terkuat bila dihasilkan dari proses
demokratik, seperti referendum langsung. Pengambilan kebijakan amnesti tidak berarti
melupakan kesalahan di masa lalu, seperti sering kali disyaratkan oleh penyidikan kasus demi
kasus seperti dalam proses pidana. Baik penghukuman maupun amnesti memiliki peran
sistemik dalam konstruksi transisi politik. Pada akhirnya, amnesti dan hukuman adalah dua
sisi dari mata uang yang sama: ritus legal yang secara terbuka dan kuat menunjukkan
perubahan kedaulatan yang ada dalam transisi politik. 127 Praktik amnesti dan penghukuman
transisional memainkan peran penting dalam konstruksi periode politik tersebut. Baik
penghukuman maupun amnesti membantu mendefinisikan pergeseran rezim, karena dengan
menunjukkan pelanggaran di masa lalu mereka membantu mengkonstruksikan sejarah politik.
Praktik-praktik transisional ini mendefinisikan batasan politik: diskontinuitas dalam transisi –
“sebelum dan sesudah”, dan juga berperan dalam menunjukkan kontinuitas dalam transisi.
Batasan Pengampunan di Negara Liberal: Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Suatu batasan terhadap kekuasaan politik untuk mencegah penghukuman dalam negara yang
sedang menuju demokrasi adalah “kejahatan terhadap kemanusiaan”, karena pelanggaran ini
126
Lihat Bordenkircher v. Hayes, 434 US 357, 364 (1978).
127
Untuk pandangan terkait tentang alternasi ritual, lihat René Girard, Violence and the Sacred, Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1977.
41