Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

preseden terkait dalam Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Uruguay juga
diperintahkan untuk memberikan reparasi. 24
Preseden transisional menciptakan definisi baru tentang kewajiban negara
terhadap warganya. Seperti konstitusi transisional dan sanksi pidana yang menggariskan
perubahan dalam kedaulatan negara, tindakan reparatoris dapat pula melakukan hal
tersebut. Reparasi transisional ditujukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan
terhadap korban, namun mereka memiliki nilai tambah di lingkup publik. Bila reparasi
menjadi bagian kebijakan suksesor publik yang formal, mereka bisa secara kritis
merespon kebijakan rezim pendahulu dengan memperbaiki pelanggaran terhadap
perlindungan yang setara oleh hukum. Para korban penindasan oleh militer telah dituduh
melakukan subversi dan dibunuh sebagai musuh negara. Mereka diculik, disiksa, dibunuh
dan dihilangkan; anak-anak mereka disandera, hak milik mereka disita. Maka, Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili menyarankan suatu reparasi “moral”, “untuk secara
terbuka membersihkan nama baik mereka yang telah meninggal dari stigma tuduhan
palsu sebagai musuh negara”. 25 Sesuai dengan mandat ini, hanya beberapa hari setelah
menjabat sebagai presiden, Patricio Aylwin mengadakan acara peringatan terbuka
bersama rakyat Cili di stadion utama, yang pada masa pemerintahan militer dipergunakan
sebagai tempat penyekapan para tahanan politik. Sementara presiden, dalam pidatonya
itu, mengumumkan nama-nama mereka yang dihilangkan yang disiarkan secara langsung
ke seluruh negeri, nama-nama tersebut dimuculkan pula di papan elektronik di stadion
tersebut, sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maaf kepada para korban kesalahan
pemerintahan represif sebelumnya itu.
Seperti juga di masa kuno, “reparasi moral” Amerika Latin ditujukan untuk
meluruskan pandangan komunitas dan mengembalikan harga diri. Reparasi moral ini
bersifat kompensatoris, bukan punitif. 26 Reparasi moral ditujukan untuk menghilangkan
rasa malu dan rendah diri yang dialami para korban dan mengembalikan reputasi dan
status mereka di mata publik. Pada pemahaman common law yang biasa tentang
penghinaan, bila korban telah meninggal, tanggung jawab terhadap penghinaan ini
hilang, namun tidak demikian dalam kasus penghilangan. Reparasi moral melampaui para
korban dan kerabatnya saja, dan memasuki ruang publik secara keseluruhan.
Pengembalian nama baik ini menunjukkan bahwa reputasi memiliki peranan yang lebih
penting daripada di masa biasa; ia melayani kepentingan masyarakat dalam transisi
politik. Dalam kasus penghinaan politik dan penindasan, yang terpengaruh bukan saja
reputasi pribadi para korbannya. Dengan merehabilitasi mereka yang dihilangkan, negara
juga secara terbuka mengakui tanggung jawabnya terhadap kesalahan tersebut. Terlebih
lagi, dengan memikul tanggung jawab, rezim penerus ini menunjukkan bahwa kesalahan
ini adalah kesalahan negara; bahkan, pemikulan tanggung jawab oleh negara dapat
mengurangi kerugian moral. 27 Tindakan-tindakan perbaikan ini secara jelas ditujukan
untuk memungkinkan rekonsiliasi masyarakat, untuk membawa perdamaian bagi
24
Lihat Decision on the Ley de Caducidad (dikutip dalam catatan kaki 20 di atas).
25
Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili, 838-40.
26
Istilah “Kompensasi yang sepantasnya” dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Pasal 61 (1),
ditafsirkan oleh Pengadilan Inter-Amerika sebagai kompensasi terhadap kerugian. Lihat PBB, Study
Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violetions of
Human Rights and Fundamental Freedoms (dikutip dalam catatan kaki 1 di atas), 38.
27
Lihat Kasus El Amparo (Reparations), Inter-Am. Ct. H.R. (Ser.C) 34 (14 September 1996), dicetak
ulang dalam laporan Tahunan 1996.
10