Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Kalau kebanyakan pemerintahan monarkis beralih dari sistem eksekutif yang kuat
ke sistem parlementer, maka Amerika Serikat tampak unik dan khas dalam peralihan ke
sistem presidensil. Anomali Amerika ini paling baik dijelaskan dalam suatu analisis
transisional. 67 Justifikasi untuk struktur kekuasaan eksekutif bersandar pada pengalaman
historis dari pemerintahan monarkis sebelumnya. Alasan dalam argumen para Federalis
untuk kekuasaan eksekutif yang dikedepankan itu didasarkan pada refleksi ke belakang,
ke masa pemerintahan raja. Sementara kekuasaan raja tak terbatas, maka kekuasaan
presiden dengan masa pemerintahan empat tahun bisa mencegah penyalahgunaan
kekuasaan. Gambaran lain dari kekuasaan presidensil yang dikedepankan itu memiliki
justifikasi yang analog: Karena hak veto raja itu bersifat mutlak, maka tidak demikian
dengan presiden; presiden mempunyai hak veto yang terbatas dan dipakai seperlunya saja
untuk hal yang memang sangat perlu. Pemaparan kekuasaan monarkis dalam sejarah
digunakan untuk menjustifikasi atau memperkuat dukungan terhadap ide kekuasaan
presidensil dalam hal membuat perjanjian dan kekuasaan menyatakan perang yang
terbatas. 68
Provisi-provisi Konstitusi yang berkenaan dengan pemerintahan republikan juga
menganjurkan suatu fungsi transformatif. Pertama, penyusunan-ulang konstitusi terhadap
tatanan politik terjadi melalui redefinisi terhadap partisipasi, keanggotaan, dan
kepemimpinan politik. Gambaran anti-aristokratik tampak dalam sejumlah provisi
konstitusi, paling jelas tampak dalam pernyataan soal larangan atas “kebangsawanan”.
Persyaratan kualifikasi dan jangka waktu bagi partisipasi dan representasi politik
memperlihatkan adanya respon yang kritis terhadap tatanan politik yang lama. 69 Alokasi
kekuasaan militer dan sipil memperlihatkan respon terhadap penyalahgunaan kekuasaan
transisional, lihat Akhil Reed Amar, “The Bill of Rights as a Constitution”, Yale Law Journal 100 (1991):
1131.
66 Lihat Daniel A. Farber dan Suzanna Sherry, A History of the American Constitution, New York: West
Publishing, 1990, 80-81.
67 Lihat Karl Lowenstein, “The Presidency Outside the United States: A Study in Comparative Political
Institutions”, Journal of Politics 11 (1949); 462.
68 Lihat Alexander Hamilton, The Federalist No. 69, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn.: Wesleyan
University Press, 1961, 415-20.
69 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Pasal I, #9, cl 8 (Tak ada gelar kebangsawanan yang boleh diberikan
oleh Amerika Serikat: Dan tak satu Orang pun yang memimpin Kantor apa pun atau Perusahaan atau Kartel
apa pun di bawah mereka, yang boleh, tanpa Persetujuan dari Kongres, menerima berbagai anugerah,
Pengahargaan, Jabatan atau Gelar, dari berbagai jenis apa pun, dari Raja/Ratu/Pangeran siapa pun, atau dari
Negara asing”), Pasal I, #10, cl I (“Tak ada Negara yang boleh … memberikan berbagai Gelar
Kebangsawanan”); Alexander Hamilton, The Federalist No. 84, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn.:
Wesleyan University Press, 1961, 511-14; Konstitusi Amerika Serikat, Pasal I, #2, Pasal II, #1, Pasal III,
#1. Lihat juga James Madison, The Federalist Nos.52,53, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn.:
Wesleyan University Press, 1961, 327-32.
23