Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

kekejaman yang dilakukan bawahannya. Dalam pengadilan High Command dan Hostage
terhadap perwira tinggi Angkatan Darat Jerman, standar Yamashita ini ditolak, dan pengadilan
mewajibkan adanya pengetahuan dan partisipasi individual atau persetujuan terhadap tindakan
pidana, atau kelalaian pidana: “Tidak semua individu dalam struktur komando terkait dengan
tindakan kejahatan itu..... Pasti terdapat kesalahan pribadi.” 22
Vietnam membangkitkan kembali perhatian ilmiah tentang masalah tanggung jawab
pimpinan terhadap kejahatan negara yang berat, dan menjadikan amat jelas tingginya unsur
politis yang terlibat dalam penggunaan secara permisif prinsip tanggung jawab komando. 23
Kasus tentang kekejaman Mylai mengarah pada penyempitan prinsip tanggung jawab
komando. Harus terdapat kaitan antara kekejaman yang terjadi di wilayah yang merupakan
daerah kendali komandan tersebut dan adanya kesalahan pribadi di sisi komandan tersebut. 24
Versi prinsip pertanggungjawaban komando yang demikian inilah yang kini dijunjung dalam
konvensi hukum internasional: kelalaian untuk mengambil tindakan untuk mencegah
pelanggaran menjadi salah satu syarat. Secara eksplisit menolak standar “ia seharusnya
mengetahui” dari Yamashita, dalam Pasal 86 dari Konvensi Genewa pasca-perang,
“pengetahuan” memberikan kewajiban untuk mengambil “semua tindakan yang
dimungkinkan” untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran. 25
Hukum kemanusiaan internasional memberikan kerangka kerja dan bahasa normatif
untuk berpikir tentang keadilan suksesor. 26 Kesalahan rezim bisa dikonseptualkan dan
diakomodasi oleh hukum perang. Jadi, prinsip pertanggungjawaban individual di Nuremberg
adalah prinsip yang kompleks, yang tampak dari evolusi prinsip tanggung jawab komando,
juga dalam cara prinsip tersebut memediasi pertanggungjawaban individu dan kolektif, seperti
hukum konspirasi, yang memungkinkan pengadilan terhadap individu karena keanggotaan
dalam kelompok tertentu. 27 Namun, sukar untuk menyesuaikan hukum internasional dan
analogi militernya untuk mencantumkan seluruh isu keadilan suksesor. Paradigma
internasional menekankan pendekatan berdasar status bagi peradilan pidana suksesor, yang
umumnya mengaitkan status politik individual dengan konteks di dalam rezim. Namun standar
pertanggungjawaban yang luas, seperti dalam kasus Yamashita, menunjukkan bahwa
membebankan tanggung jawab kepada komandan atas tindakan bawahan mereka dapat
memberikan hasil yang buruk. Bila penuntutan didasarkan pada jabatan resmi sebagai dasar
tanggung jawab pidana, hal ini mengancam prinsip tanggung jawab individual.
22
United States v. Wilhelm von Leeb, dicetak ulang dalam XI Trials of War Criminals before the Nuremberg
Military Tribunals under Control Council Law No. 10, 462 (1950) (High Command Case); United Sates v.
Wilhelm List, dicetak ulang dalam XI Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under
Control Council Law No. 10, 1230 (1950) (Hostage Case).
23
Lihat umumnya Telford Taylor, Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy, Chicago: Quadrangle Books,
1970. Lihat juga Falk, Kolko dan Lifton (eds.), Crimes of War, 177-415.
24
Lihat United States v. Calley, 46 CMR 1131 (1973). Lihat juga Gary Kamarow, “Individual Responsibility
under International Law: The Nuremberg Principles in Domestic Legal System”, International and Comparative
Law Quarterly 29 (1980): 26-27, untuk diskusi singkat tentang kasus Calley dalam konteks ini.
25
Protokol I, “Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts”, 8 Juni 1977, Treaties and International Agreements Registered or
Filed of Reported with the Secretariat of the United Nations 1125, No. 17512 (1979): 609.
26
Untuk diskusi ilmiah, lihat Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age: Essays, Oxford: Clarendon Press,
1998.
27
Lihat Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir, New York: Knopf 1992.
10