Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

agian, Mahkamah Agung menegaskan kembali peran cabang-cabang politik dengan
mengizinkan Kongres untuk mengontrol akses ke tinjauan judisial pada isu-isu Rekonstruksi
dengan menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hukuman berdasarkan konstitusi. 16
Meskipun pada umumnya Mahkamah Agung mengalah kepada Kongres, ia menegaskan
perlunya akses pada pengadilan di masa damai dan due process. 17 Dalam kasus-kasus sumpah
kesetiaan, Ex Parte Garland dan Cummings v. Missouri, yang diputuskan pada tahun 1866,
Mahkamah Agung mempertimbangkan dan mencabut konstitusionalitas pelucutan politik bagi
para pendukung Konfederasi. Ex Parte Garland menyangkut konstitusionalitas sumpah
ironclad, yang ditantang oleh seorang pengacara yang tidak bisa mengambil sumpah
demikian, karena ia pernah menjabat di Pengadilan Arkansas, suatu negara Konfederasi.
Dampak sumpah tersebut adalah bahwa ia tidak bisa lagi berpraktik, karena statusnya di masa
lalu. 18 Kasus lainnya, Cummungs v. Missouri, merupakan tantangan terhadap sumpah serupa
dalam konstitusi negara bagian. Sebagai syarat untuk dapat memilih di negara bagian tersebut,
selain memegang jabatan publik, mengajar dan bekerja dalam profesi lain, seperti menjadi
pendeta, Konstitusi Missouri mewajibkan para calon untuk menyatakan apakah mereka pernah
“mengangkat senjata melawan Amerika Serikat” atau “dengan tindakan atau kata-kata …
menyatakan kesetiaan terhadap musuh-musuh Amerika Serikat”. 19 Dalam kasus Garland dan
Cummings, Mahkamah Agung menolak sumpah Rekonstruksi, dan menyatakan bahwa
meskipun secara garis besar hal tersebut serupa dengan sanksi perdata, mereka merupakan
bentuk hukuman yang tidak diizinkan. Pertanyaan yang relevan tentang apakah sumpah
kesetiaan dapat dianggap sebagai kualifikasi valid untuk memegang jabatan publik, menurut
Mahkamah Agung, bergantung pada kaitan antara tindakan yang relevan dan jabatan yang
dimaksudkan, yaitu kekuatan hubungan antara cara-cara legislatif dan tujuan yang hendak
dicapai. Mahkamah Agung menyatakan bahwa luasnya jangkauan sumpah ini membelokkan
tujuan semula untuk menjamin ketaatan pada Serikat. Penerapan persyaratan politis ini
dianggap sebagai kebijakan punitif. Meskipun sumpah ini memiliki bentuk perdata,
pencabutan hak ini dianggap sebagai bentuk hukuman. Pelucutan secara luas tanpa
memandang secara spesifik merupakan hambatan inkonstitusional terhadap kebebasan
berasosiasi. Kebebasan berbicara dan hak-hak lainnya juga dipermasalahkan, demikian pula
apakah ada kaitan langsung antara diskualifikasi politik dan jabatan yang dipermasalahkan.
Mahkamah Agung menolak tujuan Rekonstruksi dari pemerintah dan menyatakan bahwa
secara konstitusional, hal demikian tidak bisa dirasionalisasikan dalam transformasi.
Pelucutan pasca-Perang Saudara ini nyaris tidak bersesuaian dengan intuisi kita tentang
penghukuman pada masa biasa: bahkan interpretasi konstitusional terhadap tindakan era
Rekonstruksi ini dipandu oleh preseden transisional lainnya dalam masa-masa perubahan
politik radikal dalam sejarah Anglo-Amerika. Undang-undang era Rekonstruksi serupa dengan
apa yang dilarang dalam klausul “bill of attainder” dalam Konstitusi. Seperti juga bill of
attainder, sumpah era Rekonstruksi dianggap sebagai penerapan hukuman tanpa proses
judisial yang lazim. Ketiadaan proses judisial yang biasanya dikaitkan dengan pemberian
hukuman, seperti perlindungan terhadap retroaktivitas, menjadikan sumpah tersebut
inkonstitusional. Sepanjang sejarah Anglo-Amerika, tindakan serupa pernah diberlakukan,
16 Lihat Ex Parte McCardle, 74 US (7 Wall.) 504 (1869).
17 Lihat Ex Parte Milligan, 71 US (4 Wall.) 2 (1866).
18 Lihat Ex Parte Garland, 71 US (4 Wall.) 333 (1866).
19 Lihat Cummings v. Missouri, 71 US (4 Wall.) 277, 279 (1866).
8