Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Bab 4
Keadilan Reparatoris
Pada masa kontemporer, hampir semua rezim transisional – baik setelah terjadinya
perang, kediktatoran militer maupun komunisme – mengambil langkah berupa keadilan
reparatoris. Tinjauan praktik reparatoris yang dibahas di sini menunjukkan bahwa respon
ini tersebar luas dalam berbagai budaya hukum yang berbeda. Bagaimana masyarakat
menganggap tindakan-tindakan reparatoris tersebut? Apa kegunaan dan fungsinya? Apa
arti keadilan transisional bagi para korban kejahatan rezim lama dan bagi masyarakat?
Dilema yang dihadapi rezim penerus dalam masa-masa transisi adalah apakah
rezim yang baru memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian bagi para korban
kejahatan negara. Menurut hukum internasional, bila negara melanggar kewajibannya,
terdapat kewajiban hukum yang jelas untuk memberi ganti kerugian. 1 Namun, dalam
perdebatan nasional tentang apa yang harus dilakukan untuk menyikapi peninggalanpeninggalan
kejahatan dari masa lalu, pertanyaan tentang keadilan reparatoris menjadi
masalah yang lebih kompleks yang diwariskan kepada rezim penerus. Ia menimbulkan
konflik antara tujuan pemberian kompensasi bagi para korban pelanggaran negara yang
memandang ke belakang, dan kepentingan politik negara yang memandang ke depan.
Praktik reparatoris menimbulkan dilema-dilema, prospektif-retrospektif dan individualkolektif
yang mencirikan masa transisi. Namun, baik pada masa biasa atau transisi,
keadilan reparatoris selalu bersifat memandang ke belakang, karena ia merujuk pada
perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Keadilan reparatoris
transisional, seperti akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini, mendamaikan dilema
tersebut dalam konteks perimbangan antara tujuan korektif dan sasaran transformasi yang
memandang ke depan. Demikian pula, keadilan reparatoris transisional menengahi
masalah tanggung jawab individu dan kolektif, dan membentuk identitas politik negara
yang sedang menuju liberalisasi.
Istilah “keadilan reparatoris” memiliki dimensi yang luas, yang mencakup
berbagai bentuk berbeda: pemulihan (reparation), ganti rugi material, pengembalian
nama baik, kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan pemberian tanda mata. Presedenpreseden
terhadap hal ini telah ada sejak zaman kuno, dan menggambarkan peran
kompleks keadilan reparatoris transisional. Respon reparatoris transisional menengahi
penyembuhan luka korban dan komunitas, masa lalu dan masa kini, dan meletakkan dasar
untuk kebijakan redistribusi yang dikaitkan dengan pergolakan radikal.
Reparasi dalam Alkitab: Keluaran (Eksodus) dari Mesir
1 PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sesi ke-45, Study Concerning the Right to Restitution, Compensation
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms: Final
Report, disiapkan oleh Theodorr Van Boven, 2 Juli 1993, U.N. doc. E/CN.4/suh.2/ 1993/ 8; Theodor
Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford: Clarendon Press, 1989, 171,
n24, 1989; Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford: Clarendon
Press, 1989.
1