KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Agraria UGM dibawah Notonagoro. Dalam pidato pengukuhan guru
besarnya di Universitas Gadjah Mada, Imam Soetiknjo, dengan
mengikuti pola penyampaian Soepomo pada persidangan BPUPKI
menyampaikan tiga jenis paham yang membahas hubungan manusia
dengan tanah yang berkaitan pula dengan hubungan negara dan
agraria, yaitu pada negara liberal, negara komunis dan alternatif
dari kedua paham itu (Soetiknjo, 1974:10-1). Pertama, pada dasarnya
mengakui hak milik privat yang mutlak atas tanah yang hanya
dibatasi dengan kemungkinan untuk dicabut (onteigend) untuk
kepentingan umum yang pada umumnya ada pada negara liberal.
Meskipun demikian, hak milik kolektif tidak dilarang; Tipe kedua
merupakan negara-negara yang pada dasarnya tidak mengakui
adanya hak milik privat atas tanah, karena itu tanah dijadikan
hak milik bersama secara kolektif dan ada di tangan pemerintah.
Sekalipun demikian, bidang-bidang tanah kecil di sekitar rumah,
yang oleh penghuni rumah diperlakukan seolah-olah seperti milik
privat dapat ditolerir. Tipe ketiga adalah negara yang mengakui
adanya milik perseorangan di atas tanah yang dikuasai oleh negara
Menurut Iman Soetiknjo, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sejalan dengan
tipe yang ketiga (Soetiknjo, 1974:10).
Ide politik hukum hak menguasai dari pada negara di dalam
UUPA beranjak dari Prasaran Seksi Agraria Universitas Gadjah
Mada pada Seminar Agraria dari Kementrian Agraria di Tretes bulan
November tahun 1958, intinya Badan Pembuat undang-undang
meminta saran dari akademisi mengenai dasar-dasar filosofis yang
membenarkan kekuasaan negara atas sumber-sumber agraria di
seluruh wilayah negeri ini, yang dirumuskan dalam Bagian B angka 32:
Dalam Prasaran dari Seksi Agraria UGM disampaikan bahwa
berkaitan dengan hubungan langsung antara negara dengan tanah,
dapat dipilih tiga kemungkinan:
1. Negara sebagai subyek, yang kita persamakan dengan
perseorangan, sehingga dengan demikian hubungan antara
negara dan tanah itu mempunyai sifat privaat rechtelijk, negara
sebagai pemilik. Hak negara adalah hak dominium.
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 69