KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Karya. Dengan pertimbangan tersebut di atas, adalah negara
yang mempunyai kewajiban untuk promosi kepentingan
nasional, dan bukan warga negara atau badan hukum yang
dikendalikan oleh warga negara. Oleh karenanya Pemerintah
menjadi wajib secara konstitusional untuk memiliki saham
divestasi PT. NNT.
3. Kewajiban konstitusional negara
Selanjutnya Hakim Konstitusi Harjono dan Maria Farida Indarti
berpendapat bahwa negara menjadi wajib secara konstitusional
untuk merealisaikan pre-emptive right dengan cara mengambil
saham PT. NNT karena hanya dengan cara demikian tujuan
Pasal 24 Kontrak Karya, yaitu promosi kepentingan nasional,
dapat dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
terhadap kewajiban negara yang bersifat “given” atau tak
terelakkan, tugas Presiden bersama DPR adalah menyiapkan
alokasi anggarannya dalam APBN. Bahkan, seandainya terjadi
kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut, dapat
dilakukan dengan penyusunan anggaran defisit. Kewajiban
negara untuk menyediakan dana bagi proses divestasi PT. NNT
bukanlah suatu tindakan yang dilakukan atas dasar Pasal 24
ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003, tetapi merupakan kewajiban
konstitusional dan tidak dilakukan untuk melakukan
penyelamatan perekonomian nasional, dan juga bukan
dimaksudkan untuk sekadar melakukan penyertaan modal
kepada perusahaan swasta.
Dalam usaha untuk memenuhi kewajiban konstitusional
negara tersebut, Presiden dapat menggunakan kewenangan
sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU
No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan, “Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”.
Dengan kewenangan ini Presiden dapat menggunakan sumber
keuangan yang tersedia untuk memenuhi kewajiban konstitusi
negara yang laporan penggunaannya akan disampaikan kepada
Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 313