KONSTITUSIONALISME AGRARIA

pengelolaan dapat juga dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham
pemerintah pada badan-badan usaha swasta. Pada BUMN/BUMD,
pemerintah haruslah menjadi pemegang saham mayoritas. Namun
kepemilikan saham pemerintah itu tidaklah harus mayoritas absolut
(50%+1) melainkan boleh mayoritas relatif, yaitu negara menjadi
pemilik saham mayoritas yang tidak harus melebihi 50% saham,
asalkan kontrol negara terhadap BUMN/BUMD masih kuat.
Kepemilikan saham oleh negara tidak berarti bahwa negara
memiliki secara absolut 100% saham dari perusahaan yang dimaksud,
melainkan negara dapat menjadi pemilik saham mayoritas relatif,
artinya negara dapat saja tidak menguasai lebih dari 50% saham.
Pemilik saham mayoritas relatif berarti negara menjadi pemilik
saham terbesar dalam perusahaan dan menjadi pihak yang paling
menentukan dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan.
Dalam pengusahaan cabang produksi yang penting dan menguasai
hajat hidup orang banyak, peran negara harus kuat dan paling
menentukan jalannya perusahaan.
3. Kebijakan (beleid)
Pembuatan kebijakan dilakukan pemerintah dengan
merumuskan dan mengadakan kebijakan tentang penguasaan,
penyediaan, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Kebijakan dapat pula dilakukan oleh pemerintah dengan menyusun
perencanaan -perencanaan dalam menjalankan administrasi
pertanahan dan sumber daya alam lainnya.
Dalam putusan perkara No. 72/PUU-VIII/2010 mengenai
pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah
Konstitusi menegaskan bahwa perencanaan pengelolaan sumber
daya alam harus didasarkan kepada prinsip efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sehingga membutuhkan
suatu perencanaan yang komprehensif. Senada dengan itu, dalam
Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011 mengenai pengujian UU
Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pejabat
administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya,
akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan
Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 341