KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Tahun Produk Kebijakan Keterangan
UU No. 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
2007 UU No. 25/2007 tentang
Penanaman Modal
UU No. 26/2007 tentang
Penataan Ruang
UU No. 27/2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Kecil
Memperkenalkan sertifikasi penyuluh serta kontrol negara terhadap materi
dan metode penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan yang
dilakukan oleh swasta maupun swadaya
Persamaan antara investor dalam negeri dengan investor luar negeri.
Kemudahan pemindahan asset. Perpanjangan di muka hak-hak atas tanah
dan jangka waktu hak-hak atas tanah yang melebihi UUPA (kemudian
dibatalkan oleh MK). Pengaturan sengketa penanaman modal melalui arbitrase
Internasional
Memperkenalkan skema Izin pemanfaatan ruang, yaitu izin yang dipersyaratkan
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Memperkenalkan skema pemanfaatan pesisir dengan model Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (kemudian dibatalkan oleh MK)
UU No. 30/2007 tentang Energi Mengadopsi istilah nilai keekonomian yang hampir mirip dengan harga pasar
yang sudah dibatalkan MK dalam UU Migas
2008 UU No. 43/2008 tentang Wilayah
Negara
2009 UU No. 4/2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu
Bara
Menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perjanjian tentang batas
wilayah dengan negara lain
Mengganti model kontrak karya dengan model perizinan, antara lain: Izin
usaha pertambangan eksplorasi, Izin usaha pertambangan operasi produksi,
Izin usaha pertambangan rakyat, dan Izin usaha pertambangan khusus
162
Konstitusionalisme Agraria