KONSTITUSIONALISME AGRARIA

masih dalam tahap studi kelayakan dan eksplorasi. Dengan kata lain,
perusahaan yang memperoleh izin untuk melakukan penambangan
terbuka di atas kawasan hutan lindung tetap tunduk kepada aturan
yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pengawasan yang kuat
Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya pemerintah
memperkuat fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) terhadap
beroperasinya pertambangan di dalam kawasan hutan lindung.
Pemerintah harus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
dengan melihat dari sisi biaya dan manfaat (cost and benefit) yang
diberikan kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan melakukan
perubahan syarat-syarat kontrak karya untuk mengantisipasi dampak
negatif kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup yang
disertai dengan kewajiban untuk merehabilitasi atau memperkecil
dampak negatif demi kepentingan generasi sekarang maupun
generasi mendatang. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
harus bermuara pada keberanian melakukan penindakan berupa
pencabutan izin penambangan jikalau terjadi pelanggaran syaratsyarat
izin penambangan yang ditentukan. Pengawasan merupakan
suatu konsekuensi dari pemberian izin kepada perusahaan di bidang
pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya. Pemberian izin
tanpa diikuti dengan pengawasan yang kuat membuat penguasaan
negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya menjadi melemah
dan semakin sulit untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. PUU Sumber Daya Air: Komersialisasi air
Pengujian UU Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004) dapat
disebut sebagai pengujian undang-undang yang paling banyak
pemohonnya sepanjang Mahkamah Konstitusi berdiri. Pengujian
undang-undang tersebut diajukan oleh lima kelompok pemohon
antara lain: Munarman, S.H., dkk sebanyak 53 WNI (Pemohon I),
Longgena Ginting, dkk, sebanyak 16 WNI (Pemohon II), Zumrotun,
dkk sebanyak 868 WNI (Pemohon III), Suta Widhya (Pemohon IV),
224
Konstitusionalisme Agraria