386, 401, 404, 410-412, 416, 421, 445, 446, 448 Landas Kontinen Indonesia, 121, 477 Landless-tenant, 94 legal standing, 211, 232, 238, 293, 354, 358 Leiden, 58, 377-378, 456 Letter of Intent (LoI), xviii, 148, 156, 189 liberal, 14, 117, 129, 156, 373-374, 393 Lingkup agraria, 9 Longgena Ginting, 224 Luthfi I Nasution, 187 M M. Yunan Lubis, S.H, 212 MS Kaban, 187 Mafia Berkeley, 117, 127-128, 453 Mahfud MD, 311, 332, 460 Malaysia, 121, 477 Mardanus, 100 Maria Farida Indarti, 311-313 Maria S.W. Sumardjono, 152, 468 Maruarar Siahaan, 201 Marzuki Usman, 186 Mas Ngabei Mohammad Hamzah, 43 masyarakat hukum adat, 17, 63, 67, 71, 74, 151, 209, 214, 249, 251, 258, 259, 277, 293-299, 352, 354, 358-360, 375, 378, 381, 385, 395-397, 405-406 Masyumi, 43, 98 Megawati Soekarnoputri, 186- 187, 423 Majalah RampartsMerauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), xxii, 179, 181, 403 Michel Camdessus, 148 Michael Gorbachev, 14 Michael Lipton, 412 Mid Oil Platt’s Singapore (MOPS), xxviii, 322 Mohamad Prakosa, 186 Mosi Integral, 39 MP3EI, xviii, 146, 173-178, 181-182, 190, 463 Mubyarto, 45, 47-48 Muhammad Hanafiah, 98 Muhammad Hatta, 21, 28, 187, 279-280 Muhammad Mawardi, 264 Muhammad Natsir, 39 Muhammad Sadli, Prof. Dr. Ir., 117, 127, 128 Muhammad Sarjan, 98 Muhammad Yamin, 28, 31, 195, 379 Munarman, S.H., 224 Murba, 43 Muslimin Nasution, 186 Indeks 491
Muso, 58 N Nabiel Makarim, 186 nasionalisasi, 56, 77-82, 84-85, 90-91, 103, 111, 385 negara integralistik, 28, 34, 41, 56, 65-68, 129-131, 142, 383 neoliberalisme, 20, 45, 48, 145, 148, 157-159, 171, 182-183, 393, 401 Nicaragua, 410 Noer Fauzi Rachman, iii, iv, xvi, 56, 95, 153, 406, 437, 437. 449, 457, 472 Notonagoro, 62-63, 65, 69-70, 445, 462 NU, 43, 91, 98 Nur Mahmudi Ismail, 186 O Orde Baru, 6, 20-21, 45-47, 52, 78, 88, 94, 103, 105-106, 109-113, 115, 117, 119, 125, 127-131, 140- 143, 145-147, 149-150, 159, 166, 174, 181, 205, 208, 333, 386, 391, 393-394, 400-401, 418, 445, 454 otonomi daerah, 262, 335-336 P P. C. Harjosudirjo, Ir., 101 Panagian Siregar, 186 Pancasila, xi, 43-44, 63-65, 105, 129, 136, 382, 427, 454, 456 Pandji R. Hadinoto, 218 Panitia Agraria Jakarta, 60-61 Panitia Agraria Yogya, 59 Panitia Land Reform, 92, 97, 125, Panitia Negara Urusan Agraria, 61-62 Panitia Pengukuran Desa, 125 Penetapan Luas Lahan Pertanian (PLTP), xxiv, 89, 211, 230-231, 353, 412, 482 Pengadilan Land Reform, 56, 101- 104, 113, 125 pengaturan (regelendaad), vii, 4, 6, 16-18, 22, 39, 46, 63, 66, 115, 122, 164-166, 188, 213-214, 217, 234, 240-243, 247, 251, 258, 260, 263, 267, 274, 278-279, 309-310, 338-340, 346, 357, 363, 365, 372, 380, 387, 388, 391, 406, 408, 414-415 p e n g a w a s a n (toezichthoudensdaad), 16- 17, 22, 73, 82, 92, 110-111, 115, 171, 213-214, 217, 224, 234, 236, 242-243, 250, 262-263, 279- 280, 283, 286, 309-310, 316, 327, 336, 339, 344, 346, 365, 387-388, 419, 426 492 Konstitusionalisme Agraria
- Page 2:
KONSTITUSIONALISME AGRARIA
- Page 5 and 6:
KONSTITUSIONALISME AGRARIA © 2014
- Page 8 and 9:
ENDORSEMENTS Setiap pembangunan nas
- Page 10 and 11:
PENGANTAR PENERBIT Kami dengan sang
- Page 12:
sosial’ tersebut. Pasal 33 UUD 19
- Page 15 and 16:
ahkan konstitusi maritim (blue cons
- Page 17 and 18:
konstitusi bertemu dengan kajian-ka
- Page 19 and 20:
enar-benar memperhatikan desain kon
- Page 21 and 22:
Ucapan terimakasih penulis sampaika
- Page 23 and 24:
has sovereignty over all of land an
- Page 25 and 26:
with regard to the decision of the
- Page 27 and 28:
BAB VII BAB VIII BAGIAN IV BAB IX B
- Page 29 and 30:
G30S GATT GBHN HMN HPH HTI HTR HuMa
- Page 32:
Bagian I WACANA KONSTITUSI AGRARIA
- Page 35 and 36:
suatu negara. Tanpa diatur di dalam
- Page 37 and 38:
Namun, bila diperiksa lebih jauh, g
- Page 39 and 40:
seperti dengan dikeluarkannya Agrar
- Page 41 and 42:
Mengapa konstitusi agraria? Konstit
- Page 43 and 44:
orang-orang yang memperjuangkan tan
- Page 45 and 46:
Article XII Section 5: The State, s
- Page 47 and 48:
juga Herman Willem Daendels dengan
- Page 49 and 50:
di bidang pertanahan antara pemerin
- Page 51 and 52:
kolonialisme tetap menaunginya. Per
- Page 53 and 54:
Kelima, reformasi yang bergulir sej
- Page 55 and 56:
agraria berkaitan dengan tanah air
- Page 58 and 59:
B A B II PERKEMBANGAN KONSTITUSI AG
- Page 60 and 61:
Dalam pandangan demikian, maka bagi
- Page 62 and 63:
alam lainnya. Berkaitan dengan perm
- Page 64 and 65:
“Dalam pasal 33 tercantum dasar d
- Page 66 and 67:
dan sebagainya. Daerah-daerah itu m
- Page 68 and 69:
membeli peralatan perang untuk meme
- Page 70 and 71:
hak-hak atas persekutuan rakyat. Ha
- Page 72 and 73:
UUD 1945. Di dalam Penjelasan UUDS
- Page 74 and 75:
masing-masing mengajukan sendiri da
- Page 76 and 77:
Amandemen UUD 1945: Konstitusi agra
- Page 78 and 79:
sebab Orde Baru sendiri mengingkari
- Page 80 and 81:
dengan ekonomi neoliberal. Tidak ba
- Page 82 and 83:
Persoalan pengakuan bersyarat ini k
- Page 84:
BAGIAN II KONSTITUSI AGRARIA DAN PE
- Page 87 and 88:
anti-tesis atas kapitalisme-agraria
- Page 89 and 90:
erkarakter kapitalisme-agraris, yan
- Page 91 and 92:
Sarimin Reksodihardjo, yaitu hak mi
- Page 93 and 94:
tentang tanah pertanian, melainkan
- Page 95 and 96:
umum dan batas penguasaan/pemilikan
- Page 97 and 98:
Paham Negara Integralistik dalam Ha
- Page 99 and 100:
Pidato Soepomo demikian mengandaika
- Page 101 and 102:
2. Negara sebagai subyek, diberi ke
- Page 103 and 104:
prinsip pemandu kebijakan negara (d
- Page 105 and 106:
menentukan hubungan-hubungan hukum
- Page 107 and 108:
kedudukan dihadapan hukum, terutama
- Page 109 and 110:
erubah menjadi UU No. 15 Tahun 1962
- Page 111 and 112:
Pemerintahan Nasional Republik Indo
- Page 113 and 114:
pengawasan tentara, hingga tahun 19
- Page 115 and 116:
Pemerintah pun mengalami dilema den
- Page 117 and 118:
Berikutnya, dikeluarkan UU No. 1 Ta
- Page 119 and 120:
e. Domienverklaring untuk residenti
- Page 121 and 122:
yang tidak terkena oleh UU No. 86 t
- Page 123 and 124:
eform. Surat-surat hutang land refo
- Page 125 and 126:
Tabel di atas tidak menunjukkan has
- Page 127 and 128:
melakukan mobilisasi kekuatan tandi
- Page 129 and 130:
tanah dan sumber daya alam. Baru ke
- Page 131 and 132:
Hamzah Atmohandoyo), dan Menteri Pe
- Page 133 and 134:
d. UU No. 51 Prp. tahun 1960 tentan
- Page 135 and 136:
membentuk sejumlah institusi penduk
- Page 137 and 138:
agian ini menggunakan judul “Rezi
- Page 139 and 140:
Tuan” (PT) Dengan Sebutan Bapak/I
- Page 141 and 142:
1945. Sehingga dasar konstitusional
- Page 143 and 144:
prioritas pembangunan ekonomi dituj
- Page 145 and 146:
melainkan sebagai penata-gunaan tan
- Page 147 and 148:
diatur dalam UUPA. Kelahiran dua un
- Page 149 and 150:
eks PKI pada akhir tahun 1960-an. B
- Page 151 and 152:
menyadarkan Soeharto. Setelah 1974,
- Page 153 and 154:
Peraturan serupa di bidang kelautan
- Page 155 and 156:
Pada periode tersebut, Menteri Nega
- Page 157 and 158:
Namun sinkronisasi tersebut membutu
- Page 159 and 160:
Pada Kabinet Pembangunan V (23 Mare
- Page 161 and 162:
memenuhi hak-hak warga negara. Tida
- Page 163 and 164:
Revolusi Hijau (Green Revolution) 2
- Page 165 and 166:
produksi pertanian modern kepada pe
- Page 167 and 168:
erbagai program-program pemerintah
- Page 169 and 170:
erhasil membangun dasar-dasar perta
- Page 171 and 172:
Sepanjang tahun 1980-an eskalasi se
- Page 173 and 174:
sebaik-baiknya hubungan patron-clie
- Page 176 and 177:
B A B V KONSTITUSI AGRARIA DALAM RE
- Page 178 and 179:
2. Sebagai rangkaian dari efek bera
- Page 180 and 181:
Ketetapan MPR Reformasi dan Pembaru
- Page 182 and 183:
salah satu ciri sistem ekonomi kera
- Page 184 and 185:
Hukum UGM pada 16 April 2001 menyep
- Page 186 and 187:
pihak pemerintah maupun DPR. Hal in
- Page 188 and 189:
sebesar $625,000. ADB menanggung $5
- Page 190 and 191:
telah menuntun arah kebijakan yang
- Page 192 and 193:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan 2
- Page 194 and 195:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan 2
- Page 196 and 197:
perusahaan penting negara seperti P
- Page 198 and 199:
Tabel 6. Pembagian Sektor Pengurusa
- Page 200 and 201:
Sektoralisasi menghadirkan banyak k
- Page 202 and 203:
kawasan, izin usaha pemanfaatan jas
- Page 204 and 205:
tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang
- Page 206 and 207:
Indonesia adalah “Mewujudkan Masy
- Page 208 and 209:
Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bau
- Page 210 and 211:
Tabel 8. Undang-undang yang mengham
- Page 212 and 213:
Daftar nomor satu dalam undang-unda
- Page 214 and 215:
fundamental. Sertifikasi sebagai se
- Page 216 and 217:
APBN. Di masa mendatang proses ini
- Page 218 and 219:
(MS Kaban digantikan oleh Zulkifli
- Page 220 and 221:
sumber daya alam telah melebihi lua
- Page 222:
BAGIAN III KONSTITUSI AGRARIA DAN M
- Page 225 and 226:
mempergunakan Mahkamah Konstitusi u
- Page 227 and 228:
Negara yang pertama kali mendirikan
- Page 229 and 230:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang me
- Page 231 and 232:
perkara dengan pasal-pasal di dalam
- Page 233 and 234:
yaitu (1) Kekuatan mengikat, (2) Ke
- Page 235 and 236:
Catatan HuMa 42 pada tahun 2010 men
- Page 237 and 238:
Kelebihan lain dari Mahkamah Konsti
- Page 239 and 240:
kekuatan hukum mengikat dan bersifa
- Page 241 and 242:
pengujian undang-undang. Pemohon me
- Page 243 and 244:
Kontitusi. Oleh karena itu, kehadir
- Page 245 and 246:
1) Pengaturan (regelendaad). Pengat
- Page 247 and 248:
yang didanai oleh pemerintah (negar
- Page 249 and 250:
pemisahan usaha pembangkitan, trans
- Page 251 and 252:
kebijaksanaan energi dan ekonomi na
- Page 253 and 254:
Perkara itu diregistrasi di Mahkama
- Page 255 and 256:
masih dalam tahap studi kelayakan d
- Page 257 and 258:
(b) Pasal 25 Universal Declaration
- Page 259 and 260:
“Mengangkut” atau kata “Alat
- Page 261 and 262:
untuk antara lain kepentingan keama
- Page 263 and 264:
hukum adat. Kata-kata ”terkuat da
- Page 265 and 266:
asal negaranya, 48 berkesesuaian de
- Page 267 and 268:
dan ayat (2) bertentangan dengan pe
- Page 269 and 270:
agi perseroan yang tidak melaksanak
- Page 271 and 272:
didasari adanya kondisi sosial dan
- Page 273 and 274:
Pemohon sebagaimana tercantum dalam
- Page 275 and 276:
4) Ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tah
- Page 277 and 278:
prinsip atau surat izin penyelidika
- Page 279 and 280:
kewenangan antara pemerintah dan pe
- Page 281 and 282:
a. Inkonstitusionalitas HP3 Menurut
- Page 283 and 284:
masyarakat tradisional yang secara
- Page 285 and 286:
terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
- Page 287 and 288:
(hak ulayat) atau dimiliki rakyat b
- Page 289 and 290:
Perlindungan masyarakat hukum adat
- Page 291 and 292:
pemohon dalam sidang pembacaan putu
- Page 293 and 294:
ketahanan lingkungan dan berdampak
- Page 295 and 296:
19. PUU Kehutanan V: Konstitusional
- Page 297 and 298:
hutan; b. Penataan batas kawasan hu
- Page 299 and 300:
oleh pemerintah dalam menetapkan wi
- Page 301 and 302:
Penjelasannya, juga sekaligus untuk
- Page 303 and 304:
Rakyat Republik Indonesia, tanpa me
- Page 305 and 306:
adan-badan usaha yang tidak berbada
- Page 307 and 308:
hektare dan minimal 5.000 hektare,
- Page 309 and 310:
24. PUU Migas III: Pengujian konsti
- Page 311 and 312:
mencukupi, kita pinjam tenaga asing
- Page 313 and 314:
Kontrak Kerja Sama tetap konstitusi
- Page 315 and 316:
Akibat hukum pembatalan BP Migas Da
- Page 317 and 318:
pembagian urusan pemerintahan dan k
- Page 319 and 320:
mempergunakannya tanpa asset dan ak
- Page 321 and 322:
memutuskan, tetapi harus membentuk
- Page 323 and 324:
Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 yang te
- Page 325 and 326:
merupakan suatu kategori khusus dar
- Page 327 and 328:
hutan hak. Namun Mahkamah Konstitus
- Page 329 and 330:
Masyarakat hukum adat sebagai subje
- Page 331 and 332:
“sepanjang kenyataannya masih ada
- Page 333 and 334:
persengketaan ini. UU Pemerintahan
- Page 335 and 336:
ahwa permohonan ini tidak dapat dit
- Page 337 and 338:
(WIUP) memperhatikan kepentingan be
- Page 339 and 340:
Salah satu pembatasan kewenangan Pr
- Page 341 and 342:
tetapi, Mahkamah Konstitusi berpend
- Page 343 and 344:
2. Pre-emptive Right Hakim Konstitu
- Page 345 and 346:
DPR. Dalam hal tidak ada dana angga
- Page 347 and 348:
secara konstitusional tunduk pada k
- Page 349 and 350:
dibuat sejak reformasi paling banya
- Page 351 and 352:
Sementara itu dalam kaitan dengan k
- Page 353 and 354:
Tahun 2009, pemerintah dan DPR meng
- Page 355 and 356:
Tidak berhenti disitu, dalam UU No.
- Page 357 and 358:
Dalam proses pemeriksaan, jaksa mem
- Page 360 and 361:
B A B VIII KONSEPSI KONSTITUSIONAL
- Page 362 and 363:
tradisi hukum anglo-saxon seperti d
- Page 364 and 365:
Mahkamah Konstitusi melalui putusan
- Page 366 and 367:
yang dimaksud dengan dikuasai oleh
- Page 368 and 369:
produksi yang penting bagi negara d
- Page 370 and 371:
memakannya, maka singkong dapat men
- Page 372 and 373:
pengelolaan dapat juga dilakukan da
- Page 374 and 375:
administrasi pemerintahan yang sama
- Page 376 and 377:
penguasaan negara dalam Pasal 33 ay
- Page 378 and 379:
3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian
- Page 380 and 381:
No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
- Page 382 and 383:
terkena dampak dari penetapan wilay
- Page 384 and 385:
“Pengaturan pembatasan luas tanah
- Page 386 and 387:
tersebut ada pihak yang mengajukan
- Page 388 and 389:
No Elemen Penjelasan 3 Sesuai denga
- Page 390 and 391:
Hukum Adat Kenegerian Kuntu berada
- Page 392 and 393:
Peranan Swasta dalam Pengelolaan Ta
- Page 394 and 395:
Selain itu, Mahkamah Konstitusi dal
- Page 396:
konsesi; serta (iii) tingkatan lema
- Page 400 and 401:
B A B IX TIGA KONSEPSI PENGUASAAN N
- Page 402 and 403:
Atas dasar hak octrooi, wilayah pen
- Page 404 and 405:
pada dasarnya adalah sebuah kekelir
- Page 406 and 407:
penafsiran terhadap Prinsip Domein
- Page 408 and 409:
temurun (erfelijk individueel gebru
- Page 410 and 411:
Vollenhoven, 2013:75). Penerapan pr
- Page 412 and 413:
dengan Hak Menguasai dari Negara se
- Page 414 and 415:
Konsep HMN di dalam UUPA lahir dala
- Page 416 and 417:
ulayat dibebankan kepada masyarakat
- Page 418 and 419:
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi P
- Page 420 and 421:
audit, melakukan pengendalian dan m
- Page 422 and 423:
Tabel 15. Perbandingan Tiga Konseps
- Page 424 and 425:
erdasarkan penggolongan penduduk, y
- Page 426 and 427:
kompensasi dan ganti rugi kepada pe
- Page 428:
daya alam lainnya. Berbeda dengan P
- Page 431 and 432:
orang di kampung yang mempertahanka
- Page 433 and 434:
Salah satu dampak dari kebijakan ne
- Page 435 and 436:
masyarakat untuk terlibat dan mempe
- Page 437 and 438:
UUPA, maka semua peraturan pertanah
- Page 439 and 440:
dijamin di dalam konstitusi. Dengan
- Page 441 and 442:
Ketentuan berikutnya menetapkan bah
- Page 443 and 444:
pelaksanaan program tersebut. Keter
- Page 445 and 446:
mempergunakan prinsip-prinsip pemba
- Page 447 and 448:
Konsolidasi dan Penataan Ulang Keme
- Page 449 and 450:
pembiayaan yang lebih besar dan pen
- Page 451 and 452:
Beberapa negara bahkan pernah melak
- Page 453 and 454:
2. Kewenangan kementerian yang berk
- Page 455 and 456:
DPD RI memiliki cakupan persoalan y
- Page 457 and 458:
mediasi atau konsiliasi. Berbeda de
- Page 459 and 460:
ights). 83 Pembentukan Pengadilan A
- Page 461 and 462:
koreksi atas perlakuan yang tidak a
- Page 463 and 464:
Pasal 28I ayat 3 Identitas budaya d
- Page 465 and 466:
tanah dan sumber daya, sebagai hak
- Page 468 and 469:
EPILOG Melanjutkan Indonesia dengan
- Page 470 and 471:
konflik-konflik agraria struktural
- Page 472 and 473: Dasar data dari simplifikasi strate
- Page 474 and 475: pertanian rakyat (small-farm househ
- Page 476 and 477: Vollenhoven dalam penemuan hukum ad
- Page 478 and 479: daya alam, dan meletupnya konflik a
- Page 480: Noer Fauzi Rachman, PhD., adalah Di
- Page 483 and 484: Mahkamah Konstitusi Republik Indone
- Page 485 and 486: Bedner, Adriaan 2011 ‘Suatu pende
- Page 487 and 488: Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun G
- Page 489 and 490: Kartodihardjo, Hariadi dan Hira Jha
- Page 491 and 492: Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan d
- Page 493 and 494: Praptodihardjo, Singgih. 1984 ‘Se
- Page 495 and 496: Saleng, Abrar. 1999 Hak Penguasaan
- Page 497 and 498: 1987 Proses Terjadinya UUPA, Peran
- Page 499 and 500: Unger, Roberto Mangabeira 2007 Teor
- Page 501 and 502: Seminar “Pembaruan Agraria untuk
- Page 504 and 505: Lampiran 1. Daftar Undang-undang ya
- Page 506 and 507: Lampiran 2. Daftar Undang-undang ya
- Page 508 and 509: Lampiran 3. Daftar Undang-undang ya
- Page 510 and 511: 29. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pe
- Page 512 and 513: 11 PUU BUMN: Restrukturisasi dan Pr
- Page 514: TENTANG PENULIS Yance Arizona, SH.
- Page 517 and 518: Badan Pertanahan Nasional (BPN), 11
- Page 519 and 520: G G.J. Nolst Trenité, 16, 375, 377
- Page 521: 422, 424-426, 438, 442, 445, 446, 4
- Page 525 and 526: R R. Hermanses, Mr., 99 Rachmat Wit
- Page 527: 209, 231, 353, 369, 379-387, 393-39