KONSTITUSIONALISME AGRARIA

dibentuk sejumlah ketetapan MPR sebagai pemandu proses transisi,
termasuk pula dalam hal ini lahirnya Ketetapan MPR tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Para
periode ini dibentuk pula banyak peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam. Tidak sedikit
intervensi asing terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan
tersebut, sehingga membuat peraturan yang pro-modal dan prorakyat
saling berhadap-hadapan. Sektoralisme dalam pengurusan
tanah dan sumber daya alam masih dilanjutkan dan semakin massif.
Bagian ini membahas pula kebijakan MP3EI dan legalisasi tanah
yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pula pembahasan
mengenai kelembagaan yang dibentuk dalam menopang peraturan
dan kebijakan yang dibuat. Pada bagian akhir dibahas bagaimana
konflik agraria semakin meluas akibat kebijakan neoliberal yang
diterapkan dalam kurang dari dua dekade terakhir.
Krisis Moneter dan Kebutuhan Reformasi
Pertumbuhan ekonomi Orde Baru sudah mengarah kepada
kemajuan ekonomi pada dekade 70 sampai 80-an sebelum
mengalami krisis parah menjelang penghujung dekade 90-an.
Pada tahun 1997 perekonomian dunia mengalami gelombang
krisis moneter yang bermula di Thailand, Korea Selatan dan
sampai menggulung Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara
lainnya. Hal ini berimbas kepada runtuhnya bangunan ekonomi a
la Orde Baru. Krisis tersebut berujung pada “berhentinya” Soeharto
sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa. Reformasi dimulai
dan memantik perubahan pada banyak sektor. Susilo Bambang
Yudhoyono menyebutkan bahwa krisis yang melumpuhkan
perekonomian Indonesia pada tahun 1997 disebabkan oleh 6 (enam)
faktor (Yudhoyono, 2004), yaitu:
1. Secara regional dan aspek geo-ekonomi, Indonesia mendapat
efek berantai dari krisis ekonomi yang terjadi di Thailand dan
Korea Selatan (the contagion effect).
146
Konstitusionalisme Agraria