KONSTITUSIONALISME AGRARIA

atau diberikan hadiah oleh raja-raja pribumi. Pada mulanya tanah
yang dikuasai kecil-kecil, namun pada akhirnya semakin luas.
Sebelum kedatangan VOC, pengaturan penguasaan tanah
dilakukan oleh raja-raja dalam wilayah kekuasaannya serta oleh
kesatuan masyarakat adat dalam unit sosial yang lebih kecil.
Kedatangan VOC lama kelamaan mendorong perubahan fungsi
dari raja-raja dan unit kesatuan soal penduduk pribumi beserta
pola penguasaan tanah. Pendudukan, penyerahan kesetiaan dan
perjanjian yang dibuat oleh VOC dengan raja-raja dan kepala-kepala
desa yang meminta VOC menjadi pelindungnya dengan kompensasi
monopoli perdagangan rempah kepada VOC membuat VOC
tidak saja menguasai hasil-hasil bumi, tetapi lama-kelamaan juga
menguasai tenaga kerja penduduk dan tanah.
Jadi sejak awal Prinsip Domein Verklaring lahir dari konsep
tanah taklukan (agri limitati) sebagai imbalan dari kemenangan
peperangan atau penaklukan. Namun, upaya untuk mencari dalih
pembenar penguasaan tanah penguasa kolonial itu dilakukan dengan
mencari titik kesamaan penguasaan kolonial dengan penguasaan rajaraja
pribumi. Sebuah penelitian untuk menyelidiki pola penguasaan
tanah di kepulauan Indonesia dilakukan dibawah pemerintahan
transisional Inggris di Hindia Belanda dibawah Thomas Stamford
Raffles. Raffles yang berkuasa 1811-1816 itu menyimpulkan bahwa
pada masyarakat pribumi, penguasaan tanah tertinggi terletak pada
raja (Termorshuizen-Arts, 2010). Oleh karena pada masa itu hadir
para kolonialis sebagai penguasa, maka ia mencari pembenar untuk
menjadikan tanah-tanah pribumi sebagai tanah penguasa kolonial.
Atas dasar konsepsi kepemilikan penguasaan kolonial itu, Raffles
kemudian melancarkan sistem pajak tanah yang kadang disebut
sebagai landrente atau landelijk stelsel (van Vollenhoven, 2013:13). 67
Simbolon menyebut bahwa asumsi yang dibangun oleh Raffles
67
Sistem pajak tanah yang diterapkan oleh Raffles mengikuti anjuran dari Edelheer
Mutinghe, yang dulu juga pernah menghasut Daendels untuk menerapkan sistem pajak
tanah. Mutinghe inilah sebenarnya salah satu orang yang turut bertanggungjawab juga
akan kehadiran sistem pajak tanah di negeri jajahan. Sistem pajak tanah yang diterapkan
oleh Raffles di Hindia Belanda sebenarnya juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan
pemerintah Inggris di beberapa daerah koloninya yang lain (Vlekke, 2008:294).
372
Konstitusionalisme Agraria