KONSTITUSIONALISME AGRARIA

dan ayat (2) bertentangan dengan pengertian “dikuasai oleh negara”
yang dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan bertentangan dengan
demokrasi ekonomi yang dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945?
Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah Konstitusi
berpendapat ketika pemberian hak-hak atas tanah demikian
(HGU, HGB, dan Hak Pakai) diberikan dengan perpanjangan di
muka sekaligus dapat mengurangi, sekalipun tidak meniadakan,
prinsip penguasaan oleh negara. Dalam hal ini berkenaan dengan
kewenangan negara untuk melakukan tindakan pengawasan
(toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad). Alasannya,
karena meskipun terdapat ketentuan yang memungkinkan negara
dalam hal ini Pemerintah untuk menghentikan atau membatalkan
hak-hak atas tanah, namun oleh karena hak-hak atas tanah dimaksud
dinyatakan dapat diperpanjang di muka sekaligus, maka kewenangan
kontrol oleh negara untuk melakukan tindakan pengawasan
(toezichthoudens daad) maupun pengelolaan (beheersdaad) menjadi
berkurang atau bahkan terhalang. Ketentuan yang dimaksud tersebut
telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan
tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.
Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hakhak
atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan UU
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
dan PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
Tafsir terhadap demokrasi ekonomi
Dalam putusan pengujian UU Penanaman Modal, Mahkamah
Konstitusi menjabarkan asas-asas demokrasi ekonomi yang
diturunkan dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Asas-asas dari Pasal 33
ayat (4) UUD 1945 yang merupakan ayat tambahan hasil amandemen
UUD 1945 dikaitkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan persoalan
penanaman modal sebagai berikut: (1) Asas efisiensi berkeadilan
adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam
usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan
236
Konstitusionalisme Agraria