KONSTITUSIONALISME AGRARIA

hutan hak. Namun Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain
yang berbeda dari konstruksi UU Kehutanan dan juga dengan yang
dimohonkan oleh pemohon. Pada intinya Mahkamah Konstitusi
melalui putusan itu mengeluarkan hutan adat dari hutan negara,
tetapi tidak menjadikan hutan adat sebagai kategori khusus yang
berbeda dengan hutan hak, melainkan memasukkan keberadaan
UU Kehutanan
Permohonan
Putusan MK
hutan adat sebagai salah satu jenis dalam hutan hak. Sehingga
hutan hak selain terdiri dari hutan yang berada di atas tanah
Hutan negara
Hutan Negara
Hutan Negara
perseorangan/badan (hutan adat bagian hukum, juga merupakan hutan yang berada
pada
dari hutan
wilayah
negara
masyarakat hukum Hutan Hak adat (Arizona, dkk, 2013).
Hutan Hak
Hutan Adat
Hutan hak (terdiri
dari hutan adat
dan hutan
perseorangan/
Bagan 5. Perubahan status hutan adat setelah
badan
Putusan
hukum
Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012
Hutan negara
Kawasan Hutan
Hutan
adat
Hutan hak
Hutan
negara
Kawasan Hutan
Hutan Hak
Hutan
adat
Hutan
perseorang
an/ badan
hukum
Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa di dalam UU
Kehutanan terdapat tiga subjek hukum yang memiliki hubungan
hukum dengan hutan, yaitu negara, masyarakat hukum adat
Hutan Negara
Hutan adat
Hutan
perseoaranga
n/badan
hukum
dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan.
Hubungan hukum atas hutan melekat pula di dalamnya hubungan
Permukaan tanah
hukum atas tanah, sehingga tidak dapat dipisahkan antara hak atas
Tanah negara Wilayah hak Tanah hak
tanah dengan hak atas hutan. ulayat Di atas tanah negara terdapat hutan
negara, 53 di atas tanah hak terdapat hutan hak, dan di atas tanah
ulayat terdapat hutan adat.
53
Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan,
negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan
masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat.
296
Konstitusionalisme Agraria