KONSTITUSIONALISME AGRARIA

menyentuh daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan sebagian Sumatera
itu adalah:
1. Adanya administrasi tanah yang tidak sempurna, mengakibatkan
sukarnya mengetahui secara tepat luas tanah yang akan
dibagikan dalam land reform. Kelemahan administrasi ini
membuka peluang terjadinya penyelewengan-penyelewengan.
2. Masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan
perlunya land reform bagi penyelesaian revolusi. Kadangkadang
terjadi tindakan-tindakan merintangi land reform
dengan berbagai dalih.
3. Sebagian anggota panitia tidak menaruh perhatian penuh
terhadap pelaksanaan land reform karena kesibukan tugas
atau kepentingan dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan ada
tanah yang dibebaskan/dikeluarkan dari daftar tanpa alasan
yang benar sehingga menimbulkan masalah.
4. Organisasi-organisasi massa petani yang diharapkan memberi
dukungan dan kontrol di sejumlah daerah belum diberi
peranan dalam kepanitiaan land reform.
5. Adanya tekanan-tekanan psikologis dan ekonomi dari
tuan-tuan tanah kepada para petani di sejumlah daerah,
sehingga para petani belum menjadi kekuatan sosial untuk
memperlancar pelaksanaan land reform.
6. Dalam penetapan prioritas, panitia sering menghadapi
kesukaran-kesukaran karena penggarapan yang tidak tetap
atau perubahan administrasi pemerintah sehingga tanah itu
menjadi absentee (guntai). Hal ini sering menimbulkan konflik
antar petani dan antar golongan.
Sementara itu, Noer Fauzi mencatat ada empat faktor yang
menyebabkan hambatan-hambatan pelaksanaan UUPA periode
1960-1965, yaitu: (i) Kelambanan praktik-praktik pemerintah
melaksanakan Hak Menguasai dari Negara; (ii) Tuntutan (organisasi)
massa petani yang ingin meredistribusi tanah dengan segera sehingga
menimbulkan aksi sepihak; (iii) Unsur-unsur anti-land reform yang
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 95