KONSTITUSIONALISME AGRARIA

ekonstitusionalisasi agraria (bab II buku ini). Perubahan tersebut
dipengaruhi oleh peranan aktor-aktor utama seperti Mohammad
Hatta dan Soepomo. Kemudian pada amandemen UUD 1945 yang
berlangsung pada 1999-2002, perubahan konstitusi agraria Indonesia
pada Pasal 33 UUD 1945 ditambah dengan dua ayat sebagai bentuk
kompromi dari pertarungan antara kelompok ekonom kerakyatan
dengan ekonom neoliberal.
Ketiga, norma konstitusi agraria Indonesia yang dirumuskan
dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan refleksi keresahan agraria
yang terjadi akibat kolonialisme yang berabad lamanya. Oleh
karena itu pula, konseptualisasi Hak Menguasai Negara (HMN)
di dalam UUPA 1960 sebagai pelaksanaan norma konstitusi tidak
dapat dilepaskan dari semangat anti kolonialisme dan nasionalisme
yang tumbuh seiring dengan terbentuknya negara baru (bab III
buku ini). Konsepsi HMN merupakan penegasan bahwa hanya
negara Indonesia yang paling berkuasa atau berdaulat atas tanah
air Indonesia, bukan penjajah, perusahaan asing maupun rajaraja
pribumi. Konsepsi HMN sejalan pula dengan upaya unifikasi
hukum yang mengintegrasikan aturan dan hak-hak rakyat di bawah
kekuasaan negara dimana negara dianggap sebagai pengemban
hak atau subjek hukum yang mempertahankan haknya itu dari
rongrongan pihak luar.
Keempat, konsepsi HMN yang memberikan peran besar
kepada negara untuk menguasai tanah dan menentukan hubungan
hukum antara orang dengan tanah telah dimanfaatkan oleh rezim
Orde Baru guna menopang pembangunan yang bersandarkan
kepada modal swasta, bukan lagi dengan mengandalkan kekuatan
rakyat sebagaimana diupayakan oleh rezim sebelumnya. Rezim
Orde Baru menggunakan HMN sebagai dalih untuk merampas
tanah-tanah rakyat untuk pembangunan yang kemudian
melahirkan gerakan perlawanan petani di berbagai daerah.
Gerakan-gerakan tersebut menjadikan konsepsi HMN sebagai salah
satu sasaran kritik (bab IV buku ini). Hal ini menunjukan bahwa
meskipun bersandar pada UUD 1945 dan UUPA 1960 yang sama,
kebijakan antara dua rezim politik dapat berbeda jauh.
Wacana Konstitusi Agraria 21