KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Berkaitan dengan pertanahan di dalam ketetapan MPR
tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah
dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil
dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan
pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi
usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas. Tanah
sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya
bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan
serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil,
menengah dan koperasi.
Meskipun ada upaya untuk mengutamakan koperasi, usaha
tani kecil dan menengah, tetap saja pembangunan masih bersandar
pada modal asing. Pasal 12 dinyatakan bahwa dalam upaya
mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional,
diperlukan penanaman modal asing yang sekaligus diharapkan
dapat menjalin keterkaitan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat.
Dalam banyak hal tidak ada perubahan yang mendasar yang
mengarahkan kebijakan kepada demokratisasi ekonomi yang
menjadikan petani dan kelompok masyarakat kecil sebagai basis
pembangunan ekonomi. Kritik yang dibangun pada masa reformasi
adalah karena pada masa Orde Baru terjadi konglomerasi ekonomi,
sehingga aktivitas perekonomian hanya dikuasai oleh segelintir
elit saja. Tesis yang hendak dibangun, dengan pelibatan pelaku
ekonomi yang lebih luas dari kalangan swasta nasional dan asing,
maka kompetisi akan terjadi dan pertumbuhan akan menanjak
naik. Orientasi pembangunan pada masa reformasi masih sama
dengan Orde Baru, yakni pro pertumbunan, bukan pro pemerataan.
Kemudian ada pula TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Salah satu
arahan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dalam GBHN
1999-2004 adalah mengembangkan kebijakan pertanahan untuk
meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil,
transparan, dan produktif mengutamakan hak-hak rakyat setempat,
termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata
ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Ditegaskan pula bahwa
150
Konstitusionalisme Agraria