KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Negara pemindahan tersebut perlu diawasi dan diatur, agar dapatlah
diusahakan terjaminnya pengusahaan yang sebaik-baiknya. Undangundang
ini memberikan wewenang kepada Menteri Kehakiman,
Menteri Pertanian dan Menteri Agraria untuk mengurus pemindahan
tanah-tanah perkebunan tersebut. Menjadi paket dari UU No. 28
Tahun 1956 dikeluarkan pula UU No. 29 Tahun 1956 tentang Peraturanperaturan
dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah Perkebunan.
Pasal 1 undang-undang itu menyebutkan bahwa hak-hak erfpacht
guna perusahaan kebun yang pada mulai berlakunya Undang-undang
tersebut sudah habis waktunya atau di dalam satu tahun akan habis
waktunya, sedang keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa
hingga, menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak mungkin
diusahakan kembali secara yang layak, tidak akan diperpanjang atau
diperbaharui. Bahkan hak-hak erpacht dalam hal-hal tertentu dapat
dicabut oleh Menteri Pertanian dan Menteri Agraria.
Peranan Kementerian Agaria semakin besar dengan adanya
tindakan land reform dan juga nasionalisasi perusahaan-perusahaan
perkebunan. Anggaran yang digunakan oleh Kementerian Agraria
pun cukup besar pada masa itu, yaitu Rp. 24.394.000 21 pada tahun
1957 dan Rp. 17.500.000 untuk tahun 1958. 22 Berkaitan dengan
anggaran tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 78 Tahun
1957 tentang Perubahan Canon dan Cijns atas Hak-hak Erfpacht dan
Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar. Peraturan ini dibuat untuk
meningkatkan pendapatan negara dari perusahaan perkebunan.
Dalam peraturan warisan kolonial terdapat perbedaan Canon dan
Cijns yang dipungut oleh negara dari usaha perkebunan besar
yang berbeda antara perusahaan yang beroperasi di Jawa dengan
perusahaan yang beroperasi di luar Jawa. Peraturan ini tidak lagi
membedakan besarnya canon dan cijn tersebut untuk daerah Jawa
dan luar Jawa.
21
UU No. 34 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari
Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954.
22
UU No. 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari
Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 85