KONSTITUSIONALISME AGRARIA

dan sumber daya alam tidak saja dinilai sebagai asset ekonomi,
melainkan juga memiliki nilai sosial sebagai identitas bersama,
memiliki makna religius sebagai tempat keramat, dan juga memiliki
nilai ekologis menyangkut keberlanjutan alam dan manusianya.
Oleh karena itu, tanah dan sumber daya alam harus dikelola oleh
suatu kementerian koordinator sendiri agar lebih memudahkan
pelaksanaan amanat konstitusi untuk menciptakan keadilan agraria
serta memberikan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan.
Alasan lain diperlukannya Kementerian Koordinator SDA-
LH adalah untuk melakukan perencanaan dan pengkoordinasian
pelaksanaan program reforma agraria. Kementerian Koordinator
menyelenggarakan fungsi, antara lain:
a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;
b. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;
c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawabnya;
e. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
Dengan desain kewenangan kementerian koordinator yang
demikian, maka program reforma agraria dapat diletakan sebagai
bagian dari program yang direncanakan dan disinkronisasikan
oleh kementerian koordinator. Peletakan program reforma
agraria pada kementerian koordinator lebih memudahkan untuk
mengurangi resistensi dari kementerian-kementerian sektoral
yang kontra terhadap program reforma agraria. Reorganisasi atau
konsolidasi kementerian tersebut merupakan langkah penting untuk
menyiapkan pelaksanaan reforma agraria.
Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 419