KONSTITUSIONALISME AGRARIA

3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Mahkamah
Konstitusi menjabarkan “Prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat”
ke dalam empat tolak ukur, yaitu:
a. Adanya kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat,
b. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat,
c. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber
daya alam, serta
d. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun
dalam memanfaatkan sumber daya alam
Keempat tolak ukur itu menjadi alat untuk mengukur apakah
satu norma peraturan sudah sejalan dengan prinsip sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Keempat tolak ukur itu menjadi batasan pula
bagi penguasaan negara, sehingga negara cq. Pemerintah tidak bisa
melakukan tindakan sewenang-wenang sebab memiliki sejumlah
ketentuan yang membatasinya.
2. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar demokrasi ekonomi
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berisi sejumlah prinsip dasar
demokrasi ekonomi yang juga menjadi prinsip bagi penguasaan
negara atas tanah dan sumber daya alam lainya. Terdapat enam
prinsip di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, antara lain (a)
Kebersamaan; (b) Efisiensi berkeadilan; (c) Berkelanjutan; (d)
Berwawasan lingkungan; (e) Kemandirian; dan (f) Keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Dalam putusan perkara No. 21-22/PUU-V/2007 mengenai
pengujian UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Mahkamah Konstitusi menjabarkan sejumlah prinsip dalam Pasal
33 ayat (4) UUD 1945 dalam konteks menguji konstitusionalitas
modal asing, sebagai berikut: (1) Asas efisiensi berkeadilan adalah
asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing; (2)
Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan
Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 347