KONSTITUSIONALISME AGRARIA

kepadanya untuk melakukan apa saja terhadap tanah dan sumber
daya alam lainnya.
Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi telah
melakukan koreksi sekaligus mencoba membangun keseimbangan
dalam hubungan antara negara dan warga negara. Negara tak bisa
lagi berbuat sewenang-wenang, sebab ada hak-hak asasi dan hak
konstitusional dari warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi
dan perlu diperhatikan dalam kehidupan bernegara. Mahkamah
Konstitusi hadir memberikan semangat baru dalam penyelenggaraan
negara dan semangat bagi masyarakat yang hendak memperjuangkan
hak-hak konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi selama ini telah
terbukti melakukan terobosan-terobosan dari aktivisme yudisial
(judicial activism) yang perlu dicatat sebagai sebuah perkembangan
terbaru kehidupan bernegara.
Bagian ini dimulai dengan pembahasan mengenai diskursus
aktivisme yudisial yang meletakan pengadilan memainkan peranan
penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan suatu
negara. Selanjutnya dibahas mengenai hal-hal pokok yang ditarik
dari penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Konstitusi Agraria
Indonesia dari berbagai putusannya antara lain mengenai konsepsi
penguasaan dan pemilikan, penafsiran terhadap apa yang dimaksud
dengan “penting dan mengusasi hajat hidup orang banyak” dalam
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, lima bentuk kewenangan penguasaan
negara, tiga tingkatan penguasaan negara, dan empat tolak ukur
bagaimana penguasaan negara dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan
bagaimana supaya hak-hak rakyat, termasuk hak masyarakat adat
diutamakan dalam kebijakan agraria, serta bagaimana pihak swasta
semestinya dilibatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah
dan sumber daya alam.
Judicial Activism dan Hukum Progresif
Aktivisme yudisial (judicial activism) merupakan sebuah istilah baru
dalam tradisi hukum Indonesia. Istilah ini lebih berkembang pada
330
Konstitusionalisme Agraria